Radarlambar.Bacakoran.co – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia impor pangan yang selama ini merugikan petani lokal dan menghambat ketahanan pangan nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Amran mengungkapkan bahwa dirinya tidak segan mundur dari jabatannya jika tidak mampu membereskan masalah mafia impor.
"Insya Allah, kami butuh dukungan. Jika kami temukan mafia impor, kami akan bereskan. Namun, jika kami tidak mampu, saya siap mundur," tegas Amran di hadapan anggota Komisi IV yang hadir dalam rapat tersebut, Selasa (5/11).
Amran juga menjelaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, dirinya telah melakukan langkah tegas dengan memecat empat pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dua di antaranya adalah pejabat eselon II yang menjabat sebagai direktur.
Bahkan ditegaskannya, bahwa dirinya diserang karena dianggap hanya pencitraan, tapi tindakan itu dilakukannya untuk membersihkan Kementan dari praktik-praktik yang tidak sehat.
Dalam kesempatan itu, Amran mengajak seluruh anggota Komisi IV DPR untuk bersinergi dalam mewujudkan program swasembada pangan, salah satunya melalui program cetak sawah. Menurutnya, tanpa dukungan penuh dari DPR, program tersebut tidak akan tercapai.
“Program cetak sawah ini sangat penting untuk masa depan ketahanan pangan kita. Kami membutuhkan dukungan Komisi IV untuk mewujudkan target ini. Tanpa kalian, swasembada pangan hanya akan jadi mimpi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 10 juta hektar lahan tidur yang dapat digunakan untuk program cetak sawah. Pemerintah, kata dia, baru menggarap sekitar tiga juta hektar, dengan satu juta hektar di antaranya terletak di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
"Masih ada banyak potensi yang bisa kita gali. Kami berharap Komisi IV bisa memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan lancar," tambah Amran.