Pemerintah Salurkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP

Radarlambar.bacakoran.co — Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras dalam rangka program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya mengendalikan harga beras di pasar yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meskipun stok nasional dalam kondisi cukup.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peluncuran distribusi SPHP ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang juga menetapkan penyaluran 360 ribu ton beras untuk bantuan sosial. Pemerintah menargetkan harga beras dapat menurun dalam 1 hingga 2 minggu ke depan setelah operasi pasar secara masif dimulai.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui sinergi antara sejumlah BUMN pangan, yaitu Perum Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Jaringan distribusi yang dimiliki entitas tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyebaran beras SPHP hingga ke daerah-daerah pelosok, termasuk melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan koperasi-koperasi lokal.

Program pangan murah ini dilaksanakan di 5.302 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menetapkan HET beras SPHP sebagai berikut:

Rp12.500 per kg untuk Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Rp13.100 per kg untuk Zona 2: Sumatra lainnya, NTT, dan Kalimantan.

Rp13.500 per kg untuk Zona 3: Maluku dan Papua.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, menyampaikan bahwa target penyaluran beras SPHP sepanjang Juli hingga Desember 2025 mencapai 1.318.800 ton. Untuk bulan Juli ini, target penyaluran mencapai 98 ribu ton. Hingga hari kelima pelaksanaan, realisasi distribusi mencapai 860 ton, dengan volume rata-rata harian sekitar 310 ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pelaksanaan SPHP ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjaga keterjangkauan pangan, terutama beras, di tengah potensi kenaikan harga meski pasokan cukup. Ia mengapresiasi kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan BUMN yang telah mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut.

Meski intervensi dilakukan secara masif, harga beras di pasaran per 18 Juli 2025 masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan harga acuan pemerintah. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat harga rata-rata beras premium mencapai Rp16.070 per kg, atau 7,85 persen di atas HET nasional sebesar Rp14.900 per kg.

Sementara itu, harga beras medium masih berada di kisaran Rp14.313 per kg, melebihi HET nasional Rp12.500 per kg sebesar 14,5 persen. Bahkan, harga beras SPHP juga masih tercatat sedikit lebih tinggi dari HET, yakni di angka Rp12.516 per kg atau 0,13 persen di atas batas maksimal.

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga dynamic stock dalam pengelolaan beras, yakni stok yang terus bergerak melalui penyaluran dan pengadaan baru. Beras sebagai komoditas pangan pokok tidak bisa disimpan terlalu lama tanpa risiko penurunan mutu, sehingga distribusi aktif menjadi strategi utama menjaga kualitas dan harga.

Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi lebih besar dalam pengendalian inflasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah berharap harga beras dapat kembali terkendali, dan masyarakat memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.(*/edi)