Pengamat: Pemerintah Harus Tegas Hentikan Kompromi Terhadap ODOL

Reporter: Nopriadi |

Editor: |

Jumat , 25 Jul 2025 - 20:44

Aditya Mahatidanar Hidayat, Ph.D, Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung. -Foto Dokumentasi Aditya-

pengamat: pemerintah harus tegas  hentikan kompromi terhadap odol                            radarlambar.bacakoran.co — pemerintah dinilai perlu mengambil langkah tegas dan terukur dalam menangani persoalan kendaraan angkutan over dimension over loading (odol) yang dinilai semakin merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
hal ini disampaikan oleh pengamat transportasi dari universitas bandar lampung (ubl), aditya mahatidanar hidayat. ia menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan komprehensif dalam penyelesaian masalah odol, tanpa membuka ruang kompromi.
“persoalan odol tidak hanya merusak jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar biaya logistik, serta membebani anggaran negara dan daerah,” ujar aditya.
ia menilai kondisi jalan nasional di lampung, khususnya ruas lintas tengah sumatera dari way kanan menuju bandar lampung, menjadi bukti nyata dari dampak buruk kendaraan odol. kerusakan jalan seperti gelombang dan alur terjadi secara berulang, bahkan pada ruas yang baru diperbaiki.
enam strategi penanganan odol
aditya mengusulkan enam langkah strategis yang menurutnya dapat dijalankan pemerintah daerah dan pusat secara sinergis:
1. penegakan regulasi
rencana penerbitan peraturan gubernur lampung terkait pembatasan kendaraan odol perlu dipercepat. jika memungkinkan, regulasi ini ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh dalam penegakan di lapangan.
2. teknologi untuk penegakan hukum
pemerintah didorong mengaktifkan kembali jembatan timbang dan memasang sistem weigh-in-motion (wim) di titik-titik strategis seperti pintu tol dan jalan nasional. teknologi ini akan mendukung penegakan berbasis data secara real-time dan meminimalisir praktik pelanggaran hukum.
3. pengawasan operasional dan konvoi
ketentuan pembatasan jam operasional angkutan batu bara harus diterapkan ketat. operasional hanya pada malam hari dan dalam konvoi terbatas harus diawasi, termasuk penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.
4. sinergi antarwilayah
pemerintah provinsi lampung perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sumatera selatan agar pengangkutan batu bara menggunakan jalan khusus (hauling road), bukan jalan umum. pendekatan lintas wilayah dinilai krusial agar beban tidak hanya ditanggung lampung.
5. edukasi untuk dunia usaha
pemerintah disarankan menggandeng asosiasi pengusaha angkutan dan tambang untuk mendorong kepatuhan terhadap batas muatan dan standar keselamatan. sosialisasi perlu diiringi sanksi tegas bagi pelanggaran.
6. pemeliharaan berbasis risiko
ruas jalan yang rentan dilalui odol perlu penanganan khusus, baik dari segi desain, pemilihan material, hingga perencanaan siklus pemeliharaan. ini penting agar jalan tidak cepat rusak meski dilalui kendaraan berat.
menurut aditya, aktivitas ekonomi seperti pengangkutan hasil tambang tidak perlu dilarang, namun harus diatur secara adil. prinsip keberlanjutan harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak infrastruktur publik yang dibangun dengan dana rakyat.
“pemerintah mesti berhenti berkompromi terhadap kendaraan odol. keselamatan, keadilan, dan ketahanan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan transportasi,” ujarnya.
kerusakan jalan akibat odol
kondisi jalan nasional lintas tengah sumatera di wilayah lampung menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup serius. dari perbatasan sumatera selatan hingga bandar lampung, banyak titik jalan yang mengalami kerusakan, terutama di lajur arah ke selatan. sebaliknya, jalur dari arah bandar lampung menuju sumatera selatan relatif lebih baik karena dilalui kendaraan tanpa muatan.
kerusakan ini diduga kuat dipicu oleh angkutan batu bara dari wilayah lahat dan muara enim yang menuju pelabuhan dan stockpile di lampung. kendaraan angkutan tersebut kerap melebihi kapasitas teknis jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan nasional.
penanganan kendaraan odol di wilayah ini dinilai membutuhkan komitmen lintas sektor serta keseriusan pemerintah untuk menegakkan aturan secara konsisten. (*/nopri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Sabtu, 26 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan