Panglima Militer Israel Peringatkan Bahaya Pendudukan Penuh Gaza

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Panglima militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana penaklukan penuh Jalur Gaza. Zamir menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko tinggi dan dapat menjerat militer Israel dalam keterlibatan jangka panjang di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi pada Selasa malam, Zamir menyampaikan keprihatinannya bahwa upaya pendudukan total dapat membahayakan keselamatan para sandera yang masih ditahan di Gaza. Selain itu, kondisi pasukan cadangan yang sudah mengalami kelelahan menjadi faktor krusial dalam memperhitungkan kesiapan militer untuk melanjutkan operasi berskala besar.

Zamir justru menyarankan agar militer fokus pada pengepungan wilayah strategis seperti Kota Gaza dan area lain yang diduga menjadi tempat penyanderaan. Hal ini berbeda dengan dorongan dari Netanyahu yang ingin mendesak penaklukan penuh dan berencana membawa usulan tersebut ke sidang kabinet keamanan pada Kamis.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan ketegangan antara petinggi militer dan elit politik Israel. Di satu sisi, militer mempertimbangkan jalur diplomasi sebagai jalan keluar dari perang yang telah berlangsung hampir dua tahun. Di sisi lain, pemerintah Netanyahu terus menekankan pendekatan militer maksimal untuk mencapai tujuan perang, termasuk penghancuran total Hamas.

Saat ini, militer Israel mengklaim telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza. Namun, mengingat sejarah penarikan Israel dari wilayah tersebut dua dekade lalu, Zamir menilai bahwa pendudukan ulang akan membawa risiko politik dan militer yang signifikan.

Ketegangan semakin mencuat setelah pernyataan dari partai-partai sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu yang mendesak Zamir agar secara terbuka tunduk pada keputusan politik, meskipun hal tersebut terkait dengan operasi besar di Gaza. Kantor Perdana Menteri pun menyatakan bahwa militer akan siap melaksanakan keputusan apa pun dari kabinet keamanan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, juga menyuarakan penolakan terhadap ide penaklukan penuh Gaza. Ia menilai bahwa kebijakan besar seperti ini harus mendapatkan dukungan luas dari rakyat, dan saat ini publik Israel justru menolak perpanjangan perang.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa panglima militer memiliki hak menyampaikan pandangan dalam forum resmi. Namun, setelah keputusan politik diambil, militer diwajibkan menjalankannya dengan profesional. Katz menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh instruksi pemerintah dijalankan sampai tujuan akhir perang tercapai.

Perselisihan di tingkat tertinggi ini menambah kompleksitas perang yang telah menimbulkan kehancuran luas di Gaza dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan. Di tengah tekanan internasional, Israel kini menghadapi pilihan sulit antara strategi militer agresif atau penyelesaian diplomatik yang lebih berkelanjutan. (*)