Sidak Mengejutkan di Gudang Bulog, DPR Temukan Beras Abu-abu Tak Layak Konsumsi

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Inspeksi mendadak yang dilakukan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, ke Gudang Bulog Tabahawa di Maluku Utara, mengungkap kondisi memprihatinkan dari stok cadangan beras pemerintah (CBP). Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya ribuan ton beras yang telah disimpan lebih dari satu tahun dengan kualitas yang sangat menurun, bahkan tampak berubah warna menjadi abu-abu.

Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan mutu beras yang seharusnya siap disalurkan kepada masyarakat. Namun, hasil inspeksi justru memunculkan kekhawatiran, terutama terhadap kualitas beras yang masih berada dalam penyimpanan sejak Mei 2024, berjumlah sekitar 1.200 ton. Beras tersebut dinilai tidak layak konsumsi jika tetap dipaksakan untuk didistribusikan, bahkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekalipun.

DPR menyoroti bahwa meski sebagian beras telah disiapkan untuk dikemas dan didistribusikan, kualitasnya tidak memenuhi standar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas manajemen stok dan distribusi oleh Bulog. Apalagi, beras-beras dengan kualitas buruk tersebut sebelumnya telah dibanderol dengan harga Rp65.000 per kemasan 5 kg atau setara Rp12.500 per kilogram—harga yang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mutu aktualnya.

Lebih lanjut, DPR RI menegaskan bahwa beras bukan hanya sekadar bahan pangan, melainkan bagian dari hak dasar masyarakat untuk mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan layak. Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat distribusi stok lama sebelum kualitasnya semakin memburuk, atau bahkan harus dimusnahkan.

DPR juga berencana menggelar rapat kerja lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog untuk mengevaluasi sistem pengelolaan dan distribusi cadangan beras. Langkah ini dianggap penting agar kasus serupa tidak terulang dan masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan kualitas terbaik, terlebih ketika masih ada beras impor dengan mutu yang lebih baik tersedia.

Sementara itu, pihak Bulog setempat belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait kondisi stok beras yang ditemukan dalam sidak tersebut. Namun, selama kunjungan berlangsung, pihak Bulog tampak hadir mendampingi rombongan DPR meski tanpa penjelasan detail. Temuan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi pangan, demi menjaga hak dan kesehatan rakyat. (*/rinto)