Pigai Tolak Pemotongan Dana Otsus DIY, Aceh, dan Papua

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemotongan dana otonomi khusus (Otsus) untuk wilayah DIY, Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Menurutnya, dana Otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dibandingkan alokasi anggaran reguler, serta menjadi simbol pengakuan negara terhadap hak dan identitas daerah khusus.

Dana Otsus diyakini sebagai perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Pemotongan anggaran ini dinilai berpotensi mengikis kepercayaan publik serta mengganggu kesinambungan proses perdamaian dan pembangunan di daerah-daerah tersebut. Pigai menekankan perlunya pengkajian ulang kebijakan oleh Menteri Keuangan agar alokasi dana Otsus tetap dihormati.

Kepala daerah juga menyuarakan keprihatinan terkait pemotongan dana transfer ke daerah. Pertemuan antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap bahwa dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 diproyeksikan turun drastis menjadi Rp692,99 triliun dari Rp919,9 triliun pada tahun ini, atau turun 24,7% setara Rp226,9 triliun.

Kepala daerah yang hadir dalam pertemuan berasal dari berbagai wilayah, termasuk Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

Pigai menekankan bahwa dana Otsus bukan hanya soal fiskal, tetapi merupakan bentuk penghormatan negara atas kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Ia berharap kebijakan pemotongan tidak diterapkan, agar pembangunan dan stabilitas sosial di wilayah Otsus tetap terjaga.