DAK Non Fisik Pesbar 2026 Naik Jadi Rp117,4 Miliar

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesbar) mencatat ada peningkatan cukup signifikan pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pesbar, jumlah dana itu naik dari Rp109,9 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp117,4 miliar pada tahun 2026.

Plt. Kepala Bappelitbangda Pesbar, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Komarudin, S.T., M.M., mengatakan tambahan alokasi itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten paling barat Provinsi Lampung itu.

“Kita patut bersyukur karena tahun depan DAK non fisik Pesbar mengalami peningkatan. Anggaran ini akan menopang program-program prioritas daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” kata Komarudin, Selasa, 14 Oktober 2025. 

Menurutnya, dari total Rp117.446.128.000, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk sektor pendidikan, anggaran terbesar masih difokuskan pada Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mencapai Rp65.244.867.000. Selain itu, terdapat tambahan penghasilan guru sebesar Rp102 juta dan Tunjangan Khusus Guru senilai Rp4.010.285.000.

Selain tunjangan, DAK non fisik juga mencakup sejumlah program penting seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebesar Rp25.445.190.000, BOS Kinerja Rp432.500.000, serta BOS Afirmasi Rp405.000.000. Sementara itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Reguler mencapai Rp1.918.280.000, disusul BOP PAUD Kinerja Rp82.500.000, dan BOP PAUD Afirmasi Rp100.000.000. Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp162.130.000 dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja Rp45.000.000.

“Alokasi terbesar memang masih di bidang pendidikan, karena sektor ini menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan para tenaga pendidik mendapatkan hak dan dukungan yang layak agar mutu pembelajaran semakin meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah juga memberikan perhatian serius melalui berbagai program penting. DAK non fisik tahun 2026 akan disalurkan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas sebesar Rp6.080.882.000 dan BOK Puskesmas Rp8.704.436.000. Selain itu, terdapat alokasi untuk Tunjangan Khusus Dokter Spesialis senilai Rp2.521.008.000 serta Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp1.784.050.000.

“Selain itu, ada juga dana untuk Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp408 juta. Meskipun nilainya tidak terlalu besar, program ini sangat penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan sosial di tingkat daerah,” katanya.

Dikatakannya, terkait DAK fisik, hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah daerah juga belum menerima informasi resmi terkait DAK fisik tahun anggaran 2026. Menurutnya, keterlambatan informasi tersebut bukan hanya terjadi di Pesbar, melainkan juga di sebagian besar daerah di Indonesia.

“Hingga saat ini, DAK fisik memang belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Kemungkinan besar masih dalam tahap evaluasi di tingkat kementerian, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Pesbar tetap menyiapkan berbagai rencana pembangunan fisik prioritas sembari menunggu kejelasan dari pusat. Jika nantinya alokasi DAK fisik tidak tersedia, pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.

“Kita tentu berharap alokasi DAK fisik tetap ada, karena sejumlah proyek infrastruktur penting masih sangat dibutuhkan. Terutama untuk peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antarwilayah,” pungkasnya.(yayan/*)