Ibu-ibu Geruduk Kantor BGN, Desak Pemerintah Hentikan Program MBG

Aksi tolak MBG di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Foto CNN Indonesia--

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO– Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), buntut dari kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Pantauan di lokasi menunjukkan para peserta aksi membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap program MBG. Salah satu spanduk besar bertuliskan, “Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak”, sementara spanduk lainnya menyerukan, “STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah.”

Dalam pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa anak sekolah akibat program MBG. Mereka menilai, program yang semula diklaim sebagai solusi gizi nasional justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.

Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lebih dari 10.482 anak dilaporkan menjadi korban keracunan MBG di berbagai wilayah. “Alih-alih menjadi program wajib, selayaknya program ini hanya difokuskan bagi daerah 3T dan anak dari keluarga pra-sejahtera yang benar-benar membutuhkan intervensi khusus perbaikan gizi,” demikian kutipan pernyataan mereka.

Mereka juga menyoroti anggaran MBG yang disebut mengambil sebagian besar dana pendidikan. Menurut mereka, dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur sekolah 3T, serta membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola oleh sekolah, guru, dan orang tua.

Lebih lanjut, Suara Ibu Indonesia menyoroti pelibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi program MBG. Langkah itu dianggap sebagai bentuk militerisasi urusan sipil dan membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan. “Militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak-anak sekolah,” tegas perwakilan massa.

Mereka menuntut pemerintah segera menghentikan proyek MBG di seluruh Indonesia dan mencabut keterlibatan TNI/Polri dalam penyelenggaraannya. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, serta rantai pasok MBG, dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka.

Suara Ibu Indonesia mengaku memahami banyak ibu-ibu pekerja informal dan tenaga dapur sekolah yang bergantung pada program MBG. Namun, mereka menegaskan bahwa jika pekerja tidak memiliki perlindungan kerja memadai dan makanan untuk anak-anak tidak dikelola dengan standar keamanan ketat, maka program ini berpotensi menjadi bencana sosial.(*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan