APBD Tahun 2026 Turun, Lampung Barat Realistis Hadapi Keterbatasan Fiskal

apbd tahun 2026 turun, lampung barat realistis hadapi keterbatasan fiskal balikbukit - pemerintah kabupaten lampung barat menghadapi situasi fiskal yang semakin ketat pada tahun anggaran 2026. dalam penyampaian nota keuangan rancangan apbd 2026 di ruang sidang marghasana dprd setempat, selasa (4/11/2025), bupati lampung barat parosil mabsus menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan turun signifikan dibanding apbd murni 2025. dari data yang dipaparkan, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar rp941,7 miliar, turun sekitar rp150 hingga rp166 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. penurunan tajam ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah yang turun lebih dari rp175 miliar. “penyusunan rapbd 2026 dilakukan secara realistis, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan informasi resmi alokasi transfer dari pemerintah pusat,” kata parosil. menurutnya, situasi ini menuntut efisiensi dan pengetatan anggaran di berbagai sektor. “kita harus siap menghadapi keterbatasan fiskal dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya. di sisi belanja, apbd lampung barat 2026 juga mengalami penurunan. total belanja daerah direncanakan sebesar rp954,2 miliar, atau turun rp150,5 miliar dibandingkan apbd 2025. yang paling terdampak adalah belanja modal, yaitu anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, serta gedung dan peralatan pemerintah. tahun depan, pos belanja modal hanya dialokasikan sekitar rp35,3 miliar, turun hampir rp77,7 miliar dari tahun ini. penurunan tajam pada belanja modal tersebut, menurut parosil, menjadi konsekuensi langsung dari menurunnya pendapatan daerah. “kita harus memprioritaskan belanja yang benar-benar mendesak, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya. sementara itu, belanja operasional—yang sebagian besar digunakan untuk gaji pegawai—justru meningkat tipis karena adanya pembayaran penuh gaji pppk formasi 2024, serta kenaikan tunjangan guru dan aparatur. namun, tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn justru dipangkas hingga 30 persen untuk menjaga keseimbangan fiskal. struktur apbd lampung barat 2026 menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat. dari total pendapatan rp941,7 miliar, sekitar 89 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah. sementara pendapatan asli daerah (pad) hanya menyumbang rp94,6 miliar, atau sekitar 10 persen dari total pendapatan. “ini menunjukkan ruang fiskal daerah yang sangat terbatas,” kata parosil. ia menambahkan, dengan kemampuan pad yang rendah, pemerintah daerah sulit memperluas program pembangunan tanpa dukungan fiskal dari pusat. rapbd 2026 juga mencatat adanya defisit sebesar rp12,5 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. dengan turunnya kemampuan fiskal, sejumlah pihak di dprd menilai bahwa target pembangunan daerah berpotensi melambat. terutama pada sektor infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. pemerintah kabupaten lampung barat sendiri masih menargetkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,83 persen, sedikit naik dari realisasi 2024 yang mencapai 4,36 persen. namun, tantangan utama tetap pada penurunan daya dukung fiskal yang dapat membatasi program strategis daerah. bupati parosil berharap pembahasan rapbd dapat dilakukan secara konstruktif dan efisien. “dengan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif, kita harapkan apbd 2026 dapat disetujui tepat waktu, demi menjaga kesinambungan pelayanan publik,” katanya menutup pidato. (nopri)  

Tag

• # fiskal
• # apbd
• # pemerintah
• # dprd
• # lampung barat

Share

• 
• 
• 
• 
•