Pemkab Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Eselon II

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesbar) melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja terhadap 10 pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab dalam menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi, sekaligus memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala BKPSDM Pesbar, Sri Agustini, S.Km., M.Kes., mengatakan, dari 10 pejabat tersebut, tujuh orang mengikuti uji kompetensi, sedangkan tiga orang lainnya menjalani evaluasi kinerja.

“Tujuh pejabat yang mengikuti uji kompetensi adalah Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M.Si.; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP), Unzir, S.P.; Kepala BKPSDM, Sri Agustini, S.Km., M.Kes.; Kepala BPKAD, Mizar Diyanto, S.E., M.P.; Kadistransnakerind, Amrulhaq, S.E.; Kaba Kesbangpol, Syahrial Abadi, S.Sos.; dan Kadis Pora, Eksir Abadi,” kata dia.

Sementara itu, tiga pejabat yang menjalani evaluasi kinerja adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Armand Ahcyuni; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Murliana; serta Kepala Dinas Perikanan, Armen Qodar.

“Pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II telah dimulai sejak Sabtu, 8 November 2025, dengan pembuatan makalah. Selanjutnya, pada Selasa, 11 November, dilaksanakan presentasi dan wawancara,” terangnya.

Sri Agustini menuturkan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian kemampuan dan kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan rotasi dan mutasi pejabat.

“Uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kesesuaian pejabat dengan jabatan yang dipegang, serta mendukung rencana mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Pesisir Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil dari uji kompetensi dan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Pesisir Barat dalam menentukan penempatan pejabat eselon II ke depan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

“Dengan menempatkan pejabat yang kompeten di posisi yang tepat, diharapkan kinerja organisasi semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (yogi/*)