Stop Dana Hibah Tak Terukur, Fokus ke Jalan dan Bencana! ‎

‎BALIKBUKIT– Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Barat menyoroti kebijakan pemerintah daerah terkait penyaluran dana hibah dan pembangunan infrastruktur dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

‎Juru bicara Fraksi Golkar, Syukur dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar RAPBD 2026, di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Senin 10 November 2025 mengungkapkan, Golkar menilai arah kebijakan fiskal Pemkab Lambar perlu lebih selektif dan terukur, terutama dalam pengalokasian dana hibah yang dinilai cenderung meningkat setiap tahun.

‎Golkar melihat tren hibah terus naik, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti penanganan bencana dan infrastruktur justru lebih mendesak. Pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran agar tidak salah prioritas.

‎Golkar juga menyoroti turunnya proyeksi pendapatan daerah tahun depan yang disampaikan dalam nota keuangan APBD. Kondisi itu, kata Syukur, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih hati-hati menyalurkan dana hibah, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesan pemborosan.

‎Tak berhenti di situ, Fraksi Golkar juga mendesak pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana alam yang masih mengancam beberapa wilayah di Lambar.

‎ “Masyarakat sudah menunggu tindakan nyata. Jangan sampai prosedur panjang membuat korban terus berjatuhan. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan aset warga,” sindirnya.

‎Di sektor infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan publik, Golkar meminta pemerintah lebih cermat dalam tahap perencanaan hingga pengawasan proyek. Fraksi berlambang pohon beringin itu menilai, kualitas pekerjaan masih banyak yang belum sesuai harapan publik.

‎ “Kami berharap OPD teknis bisa bekerja lebih profesional. Infrastruktur itu urat nadi ekonomi daerah. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, hasil pembangunan tidak maksimal,” tegas Syukur.

‎‎Fraksi Golkar juga menyinggung pentingnya strategi pengendalian inflasi, upaya menekan angka pengangguran, serta kesiapan Pemkab dalam menjalankan program makan gratis tahun 2026 yang menjadi kebijakan nasional.

‎“RAPBD ini bukan sekadar dokumen keuangan, tapi cermin arah kebijakan pembangunan daerah. Maka setiap rupiah yang dialokasikan harus punya dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/nopri)