Prancis Bentuk Komite Bersama untuk Wujudkan Negara Palestina

RADARLAMBARBACAKORAN.CO–Prancis mengambil langkah strategis dalam memperkuat proses kenegaraan Palestina dengan membentuk komite bersama Prancis–Palestina. Komite ini akan berfokus pada bidang hukum, konstitusional, dan kelembagaan sebagai fondasi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

Presiden Emmanuel Macron menyatakan, pembentukan komite tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiatif Presiden Mahmoud Abbas untuk menyusun rancangan konstitusi baru. Komite ini diharapkan mampu melengkapi prasyarat hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan bagi terbentuknya negara Palestina yang layak di mata internasional.

Selain memperkuat aspek kenegaraan, Prancis juga menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Paris siap memberikan respons tegas terhadap Israel apabila melanjutkan rencana aneksasi di wilayah Tepi Barat yang dinilai melanggar hukum internasional. Macron menyoroti meningkatnya kekerasan pemukim dan ekspansi permukiman ilegal yang kini mencapai tingkat tertinggi sejak beberapa dekade terakhir.

Dalam bidang kemanusiaan, Prancis menyalurkan bantuan senilai 100 juta euro untuk Jalur Gaza pada 2025, meliputi pasokan makanan bagi anak-anak, obat-obatan, dan perlengkapan medis. Bantuan tersebut disalurkan di bawah koordinasi PBB agar sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.

Paris juga akan terlibat dalam Cairo Reconstruction Conference, mendukung pembangunan kembali sektor kesehatan Gaza bersama Badan Pembangunan Prancis (AFD) dan Komite Palang Merah Internasional. Dalam jangka panjang, stabilisasi Gaza akan disertai pengembalian pasukan keamanan Otoritas Palestina guna menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Prancis berkomitmen memperkuat kapasitas pertahanan Palestina melalui kerja sama dengan misi keamanan Uni Eropa, yang mencakup pengerahan lebih dari 100 personel pasukan keamanan asal Prancis.

Kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Paris ini menjadi yang pertama sejak Prancis secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September 2025. Dalam pertemuan itu, Abbas menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara seperti Mesir, Qatar, dan Turki atas dukungan diplomatik serta bantuan kemanusiaan dalam menjaga gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Abbas menegaskan kembali bahwa Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina di bawah Otoritas Palestina, termasuk dalam hal pengelolaan lembaga transisi dan kontrol perbatasan. Ia juga menyerukan kepada negara-negara lain yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya sebagai langkah menuju kemerdekaan penuh rakyat Palestina.