Terkait Ucapan Soeharto Pembunuh Jutaan RakyatARAH Laporkan Ribka

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Polemik pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali menuai kontroversi. Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) resmi melaporkan politisi PDI-P Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri atas pernyataannya yang dinilai menyesatkan dan mengandung ujaran kebencian.

Laporan tersebut bermula dari pernyataan Ribka yang menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam sebuah kesempatan pada 28 Oktober 2025. Pernyataan itu kemudian beredar luas di media sosial dan memicu reaksi beragam dari publik, termasuk dari ARAH yang menilai ucapan tersebut melanggar prinsip penyampaian informasi yang benar di ruang digital.

Menurut ARAH, pernyataan tersebut tidak berdasar secara hukum karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti melakukan pembunuhan massal. ARAH menilai tuduhan tanpa dasar hukum semacam ini dapat menyesatkan masyarakat dan memperkeruh diskursus publik terkait sejarah nasional.

Sebagai dasar laporan, ARAH menyerahkan video pernyataan Ribka yang beredar di berbagai platform media sosial. Mereka menilai konten tersebut berpotensi melanggar Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena dianggap menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan.

Laporan disampaikan langsung ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. ARAH menegaskan langkah ini bukanlah atas permintaan pihak keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan bebas dari penyebaran hoaks.

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning secara terbuka menolak keras wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai masih banyak persoalan hak asasi manusia yang belum diluruskan terkait masa pemerintahan Soeharto, sehingga belum pantas bila mantan presiden itu digelari pahlawan.

Pernyataan Ribka memunculkan perdebatan luas antara pihak yang menilai Soeharto berjasa besar terhadap pembangunan nasional dan pihak lain yang menyoroti catatan pelanggaran HAM masa Orde Baru. Kasus ini menjadi satu dari sekian banyak polemik sejarah Indonesia yang kembali mencuat ke ruang publik di era digital, menunjukkan betapa kuatnya sensitivitas bangsa terhadap figur-figur besar masa lalu.