RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertindak tegas terhadap dugaan penyelewengan lahan percobaan milik negara di Subang, Jawa Barat. Ia langsung mencopot dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dari jabatannya usai mendapati lahan seluas 300 hektare disewakan kepada pihak luar.
Dalam inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Subang, Amran menemukan fakta mengejutkan: dari total lahan 300 hektare, hanya 1 hektare yang benar-benar digunakan untuk penelitian. Sementara 299 hektare sisanya justru dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak yang tidak berhak.
Tanpa menunda waktu, Amran langsung memberikan surat keputusan pencopotan di lokasi. Dua pejabat yang dimaksud berasal dari jajaran eselon I dan eselon II di lingkungan Kementan. Langkah itu disebut sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas birokrasi.
Ia juga langsung menunjuk pejabat baru untuk menggantikan posisi yang kosong dan menugaskannya memulihkan kembali fungsi lahan tersebut. Amran memberi waktu tiga bulan agar area percobaan itu bisa kembali dioptimalkan sesuai peruntukannya.
Menurut Amran, lahan percobaan negara harusnya dimanfaatkan untuk riset dan pengembangan benih unggul yang hasilnya dapat dibagikan secara gratis kepada petani di seluruh Indonesia. Ia menilai praktik penyewaan lahan negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kerja Kementerian Pertanian.
Amran menekankan, kejadian di Subang menjadi peringatan keras bagi seluruh Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Indonesia agar tidak menyalahgunakan aset negara. Ia juga menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementan untuk segera mempercepat produksi benih unggul demi ketahanan pangan nasional.
Dengan tindakan cepat di lapangan, Amran ingin menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di sektor pertanian tak boleh berhenti pada wacana. Penegakan disiplin, katanya, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan lahan pertanian milik negara.
