Menjelang Merger Besar, Tiga BUMN Karya Siapkan Perombakan Pengurus

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Menjelang proses penggabungan besar-besaran yang tengah disiapkan pemerintah, tiga perusahaan konstruksi pelat merah—PT Adhi Karya, PT PP, dan PT Wijaya Karya—mulai mematangkan langkah strategis melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025. Agenda tersebut menjadi bagian dari penyesuaian internal yang diperlukan sebelum konsolidasi BUMN Karya difinalisasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

 

Ketiga emiten tersebut akan membahas perubahan anggaran dasar sebagai tindak lanjut atas regulasi baru yang mengatur pembaruan struktur dan tata kelola perusahaan negara. Penyesuaian ini diperlukan agar seluruh kebijakan korporasi sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang dinilai lebih konsisten dan transparan.

 

Selain pembaruan anggaran dasar, perusahaan-perusahaan ini juga menyiapkan pendelegasian kewenangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Melalui agenda tersebut, pemegang saham akan memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan terkait RKAP, sehingga proses persetujuan dapat berlangsung lebih efisien di tengah persiapan merger.

 

Di luar agenda formal tersebut, Adhi Karya turut menyiapkan langkah perombakan susunan direksi dan dewan komisaris sebagai bagian dari penataan internal. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan formasi manajemen selaras dengan arah konsolidasi korporasi yang sedang digodok pemerintah.

 

Sementara itu, Wijaya Karya akan meminta persetujuan terkait perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Evaluasi internal menunjukkan perlunya penetapan ulang alokasi dana agar lebih sesuai dengan kebutuhan proyek strategis, mengikuti ketentuan terkini dari Kementerian BUMN mengenai penggunaan tambahan modal negara.

 

Rangkaian RUPSLB tersebut dijadwalkan berlangsung secara bertahap. PT PP akan menyelenggarakan rapat pada 18 Desember 2025, Adhi Karya pada 16 Desember 2025, dan Wijaya Karya pada 15 Desember 2025 di kantor pusat masing-masing. Ketiga agenda ini diharapkan memberi kejelasan arah organisasi sebelum proses merger diarahkan menuju tahap final.

 

Dari sisi regulator, Badan Pengaturan BUMN tengah menuntaskan kajian terhadap rencana merger dan pembentukan klaster baru BUMN Karya. Pemerintah menargetkan seluruh proses konsolidasi, termasuk kemungkinan holdingisasi dan penataan ulang struktur perusahaan, dapat dirampungkan pada akhir tahun. Kajian tersebut dilakukan bersama BPI Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan integrasi berjalan sesuai rencana.