Soal Kasus Penipuan Revitalisasi, GNPK Desak DPRD Bentuk Pansus

Reporter: Rinto Arius |

Editor: Nopriadi |

Senin , 01 Dec 2025 - 18:48

Ilustrasi Penipuan Revitalisasi-----

SUMBERJAYA – Gejolak dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat masih terus bergulir. Dugaan tertipunya 46 kepala sekolah dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah telah menjadi sorotan publik di berbagai platform.

Namun, kasus sebesar ini justru tampak tak mendapat perhatian serius dari para anggota DPRD yang seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat.

Di tengah kebuntuan itu, Organisasi Masyarakat Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Lampung Barat melalui Bidang Humas, Iwan, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas.

Pihaknya mendesak DPRD Lambar segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membongkar alur skandal ini dari hulu ke hilir, termasuk siapa aktor yang berada di balik kasus yang mengguncang dunia pendidikan tersebut.

Menurut Iwan, pemberitaan media dan bisik-bisik publik yang semakin liar hanya akan memperkeruh suasana apabila tidak segera direspons secara formal.

Pembentukan Pansus dinilai menjadi satu-satunya cara agar fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan dan dipertanggungjawabkan secara terang benderang.

GNPK menegaskan, korupsi atau praktik menyimpang di lingkungan pendidikan bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi ancaman serius bagi pembentukan karakter peserta didik. Sekolah seharusnya menjadi tempat menanamkan integritas, bukan berubah menjadi ladang pungutan liar yang merusak nilai-nilai dasar pendidikan.

Iwan juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu pendidikan, karena dampaknya langsung berkaitan dengan masa depan anak-anak di setiap keluarga.

Ia menutup pernyataannya dengan nada keras, menegaskan bahwa DPRD Lampung Barat tidak boleh hanya hadir sebagai “penghias podium” dalam acara seremonial.

Lembaga itu, kata dia, harus menunjukkan peran nyatanya sebagai wakil rakyat dengan segera membentuk Pansus demi menuntaskan skandal yang telah mencoreng wajah pendidikan di daerah tersebut. (rinto/nopri)

soal kasus penipuan revitalisasi,  gnpk desak dprd bentuk pansus                            sumberjaya  – gejolak dunia pendidikan di kabupaten lampung barat masih terus bergulir. dugaan tertipunya 46 kepala sekolah dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah telah menjadi sorotan publik di berbagai platform. 
namun, kasus sebesar ini justru tampak tak mendapat perhatian serius dari para anggota dprd yang seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat.
di tengah kebuntuan itu, organisasi masyarakat gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi (gnpk) lampung barat melalui bidang humas, iwan, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas. 
pihaknya mendesak dprd lambar segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan membentuk panitia khusus (pansus) guna membongkar alur skandal ini dari hulu ke hilir, termasuk siapa aktor yang berada di balik kasus yang mengguncang dunia pendidikan tersebut.
menurut iwan, pemberitaan media dan bisik-bisik publik yang semakin liar hanya akan memperkeruh suasana apabila tidak segera direspons secara formal. 
pembentukan pansus dinilai menjadi satu-satunya cara agar fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan dan dipertanggungjawabkan secara terang benderang.
gnpk menegaskan, korupsi atau praktik menyimpang di lingkungan pendidikan bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi ancaman serius bagi pembentukan karakter peserta didik. sekolah seharusnya menjadi tempat menanamkan integritas, bukan berubah menjadi ladang pungutan liar yang merusak nilai-nilai dasar pendidikan.
iwan juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu pendidikan, karena dampaknya langsung berkaitan dengan masa depan anak-anak di setiap keluarga.
ia menutup pernyataannya dengan nada keras, menegaskan bahwa dprd lampung barat tidak boleh hanya hadir sebagai “penghias podium” dalam acara seremonial.
lembaga itu, kata dia, harus menunjukkan peran nyatanya sebagai wakil rakyat dengan segera membentuk pansus demi menuntaskan skandal yang telah mencoreng wajah pendidikan di daerah tersebut. (rinto/nopri)

Tag

Share