Pemkab Pesbar Siap Gelar Musrenbang Kecamatan

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) akan mulai menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Kegiatan itu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Komarudin, S.T., M.M., mendampingi Kepala Bappedalitbangda Pesbar, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., mengatakan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan akan digelar selama dua hari, yakni pada 10 hingga 11 Februari 2026 dan akan menggabungkan sejumlah kecamatan.

“Musrenbang tingkat kecamatan akan dilaksanakan pada 10 dan 11 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk menghimpun usulan serta aspirasi masyarakat dari seluruh kecamatan dan pekon di Kabupaten Pesisir Barat,” kata dia.

Dijelaskannya, Musrenbang merupakan forum strategis yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Usulan yang disampaikan dalam forum ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dan dibawa ke tahapan perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

“Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan salah satu sarana untuk menyerap aspirasi dari seluruh pekon dan kecamatan. Seluruh usulan yang masuk akan dikompilasi dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, melalui Musrenbang, pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan.

“Dengan demikian, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan,” terangnya.

Selain itu, Musrenbang tingkat kecamatan juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, serta unsur masyarakat lainnya dalam menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan.

“Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta kesepahaman dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan,”pungkasnya. (yogi/*)