Warga BNS Dorong Normalisasi Tiga Sungai Jadi Prioritas 2027
MUSRENBANG Kecamatan Bandar Negeri Suoh mengerucutkan prioritas 2027 pada normalisasi Way Semangka, Way Haru, dan Way Kerung demi menekan risiko banjir dan menjaga keselamatan warga. Foto Dok--
BANDAR NEGERI SUOH – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), Kabupaten Lampung Barat, mengerucut pada satu isu utama: percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air melalui normalisasi sejumlah sungai yang dinilai krusial bagi keselamatan dan keberlangsungan aktivitas warga.
Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 itu digelar secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti unsur pimpinan kecamatan (Uspika), UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh, Kantor Urusan Agama (KUA), perwakilan Koramil 0422-07/Batu Brak, Polsek Bandar Negeri Suoh, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Dalam forum tersebut, masyarakat secara kolektif mengusulkan normalisasi Way Semangka yang membentang dari Pekon Suoh hingga Pekon Tanjung Sari sebagai prioritas utama. Sungai tersebut dinilai rawan meluap saat musim hujan dan berpotensi mengancam permukiman serta lahan pertanian warga.
Selain itu, warga juga mengajukan normalisasi Way Haru menyusul jebolnya tanggul sepanjang kurang lebih satu kilometer. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperbesar risiko banjir dan kerusakan infrastruktur di sekitarnya. Usulan serupa juga disampaikan untuk normalisasi Way Kerung yang berada di Pekon Bandar Agung.
Camat Bandar Negeri Suoh, M. Rizal, SH., MM., mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam Musrenbang akan menjadi bahan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan-usulan ini akan kami rangkum dan teruskan ke tingkat kabupaten sebagai bahan penyusunan RKPD 2027. Harapannya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” ujar Rizal.
Ia menambahkan, Musrenbang menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lapangan, sehingga arah pembangunan ke depan benar-benar berbasis pada kebutuhan dan kondisi wilayah. (adi/nopri)