Audit BPK Dimulai, Parosil Targetkan WTP ke-16

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO -  Pemeriksaan rutin Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung resmi dimulai. Menghadapi agenda tahunan tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap proaktif dan tidak meninggalkan tempat selama proses pemeriksaan berlangsung.

Penegasan itu disampaikan Parosil saat memimpin Entry Meeting bersama Tim BPK RI di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Kamis (12/2/2026). 

Dalam arahannya, Parosil menekankan pentingnya kesiapan data dan dokumen sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Saya minta seluruh OPD fokus. Jangan meninggalkan tempat selama pemeriksaan berlangsung. Siapkan semua data yang dibutuhkan dan layani tim BPK dengan maksimal,” tegas Parosil di hadapan jajaran pejabat Pemkab.

Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda administratif, melainkan tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Terlebih, Lampung Barat telah menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut.

“WTP kita sudah 15 kali. Artinya ini yang ke-16 harus bisa kita pertahankan. Pemeriksaan ini menjadi ukuran tanggung jawab dan keseriusan kita dalam bekerja,” ujarnya.

Bupati dua periode itu juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah meminimalisir temuan. Ia berharap setiap OPD benar-benar memahami program dan kegiatan yang dijalankan, termasuk aspek administrasi dan pelaporannya.

“Tahun 2026 ini harus lebih baik lagi. Kalau pun ada temuan, seminimal mungkin. Jangan sampai ada kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pesannya.

Parosil bahkan mendorong kepala OPD untuk memanfaatkan momentum pemeriksaan sebagai ajang konsultasi. Menurutnya, jika ada keraguan dalam pelaksanaan program atau kekhawatiran terkait aturan, sebaiknya dikomunikasikan langsung dengan tim BPK.

“Kalau ada ide atau program tapi masih ragu takut salah, silakan tanyakan langsung kepada BPK. Manfaatkan kehadiran mereka untuk memperbaiki tata kelola kita,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Lampung, Ferawaty, menyampaikan bahwa pemeriksaan di Kabupaten Lampung Barat akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

Ia berharap seluruh OPD dapat memberikan dukungan penuh agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.

“Kami berharap kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah. Apa yang kami butuhkan agar segera disiapkan. Jika koordinasi berjalan baik, maka hasilnya juga akan cepat dan maksimal,” kata Ferawaty.

Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemkab Lampung Barat kembali diuji untuk mempertahankan konsistensi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Target mempertahankan opini WTP ke-16 pun menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. (lusiana)