Bupati Dedi Irawan Terima Kunker Anggota DPR RI

PESISIR TENGAH - Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Dedi Irawan, menerima kunjungan kerja (kunker) anggota DPR RI Komisi VII, Rycko Menoza, S.Z.P., M.B.A., dalam sebuah pertemuan strategis yang digelar di ruang kerja bupati lantai Lima Gedung Marga Sai Batin, kompleks perkantoran pemerintah daerah setempat, Senin, 2 Maret 2026.

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat guna mempercepat pembangunan daerah, khususnya pada sektor pariwisata dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam suasana diskusi yang berlangsung produktif, kedua belah pihak membahas secara komprehensif berbagai langkah akseleratif yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pesbar.

Daerah yang dikenal dengan julukan “Negeri Para Sai Batin” itu dinilai memiliki kekayaan alam yang sangat potensial, terutama garis pantai yang eksotis serta sumber daya alam yang masih relatif terjaga, sehingga membuka peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat nasional.

Turut mendampingi Bupati Dedi Irawan dalam pertemuan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesbar. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Kementerian Pariwisata serta sejumlah pihak terkait lainnya yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan UMKM di daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan secara menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata dan UMKM merupakan dua pilar utama yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, mengingat keduanya memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Bapak Rycko Menoza, sebagai perwakilan kami di pusat, dapat membantu mengawal pembangunan di Pesbar. Sektor pariwisata adalah wajah kami, dan UMKM adalah nadi ekonomi warga kami. Dukungan dari Komisi VII sangat kami butuhkan untuk membawa Pesbar ke level yang lebih tinggi,” kata Dedi Irawan.

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan promosi destinasi wisata secara berkelanjutan.

“Di sisi lain, UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan juga perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam hal peningkatan kapasitas produksi, akses permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran,” jelasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rycko Menoza menyampaikan komitmen kuatnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Pesbar di tingkat nasional. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, ia menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa berbagai program pembangunan yang dibutuhkan daerah dapat terakomodasi dan tersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saya akan berupaya maksimal memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Pesbar. Sebagai bagian dari daerah pemilihan saya, saya berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pembangunan di sini,” tegas Rycko Menoza.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Komisi VII DPR RI, yang membidangi sektor energi, perindustrian dan inovasi, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan daerah, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur pariwisata, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta peningkatan daya saing produk lokal. Karena itu, pihaknya akan berupaya mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program-program yang dirancang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Karena itu, kata dia, tentu sangat penting adanya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, mengingat tantangan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPR RI sangat diperlukan agar program-program strategis nasional yang relevan dengan kebutuhan daerah dapat segera diimplementasikan. Dengan demikian, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. (yayan/*)