Radarlambar.Bacakoran.co - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini guna memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis, serta mencegah adanya praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.
Dengan tegas Megawati dalam konferensi pers yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu 20 November 2024, menyoroti laporan yang masuk mengenai adanya upaya mengerahkan institusi negara untuk mendukung pasangan calon tertentu melalui intimidasi atau iming-iming sembako gratis hingga uang. Hal itu adalah bagian dari politik uang yang sangat jelas melanggar aturan.
Megawati juga menegaskan bahwa ASN yang melanggar ketentuan netralitas dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.136/PUU-22/2024. ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas dapat dipidana penjara hingga enam bulan atau dikenai denda. Dia pun mengingatkan rakyat untuk tidak takut melawan intimidasi dan mendukung proses demokrasi yang bersih.
Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 300 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bahkan kata dia, laporan itu segera ditindaklanjuti, mengingat Pilkada akan segera dilaksanakan. Bahkan terdapat beberapa laporan berasal dari wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
Bima juga mengingatkan para kepala daerah yang menjadi calon petahana untuk tidak melakukan rotasi pejabat secara politis demi kepentingan pribadi atau golongan. Ditegaskannya, Pencopotan atau penggeseran pejabat karena faktor politik sangat tidak diperbolehkan.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara Konsolidasi Nasional di Monas, Jakarta, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk terus menjaga netralitas dalam tugas pengawasan mereka, agar Pilkada berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat. Dirinya juga mengajak untuk menjaga situasi kondusif dan netralitas agar demokrasi bisa berjalan dengan baik.
Terkait dengan netralitas aparat negara lainnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI akan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2024, sesuai dengan pernyataan Panglima TNI dan Kasad.
Sementara itu, Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
Dengan berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik tanpa ada campur tangan politik yang merugikan.(*)