Radarlambar.bacakoran.co - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait beredarnya kabar mengenai mundurnya beberapa mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya akibat masalah pembayaran. Isu tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah tersebar luas di media sosial.
Dalam penjelasannya yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Selasa (4/2), Dadan menegaskan bahwa tidak ada mitra yang telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang mengundurkan diri dari program tersebut.
Sampai saat ini, kami memastikan bahwa tidak ada mitra yang sudah bekerja sama dengan BGN yang mundur. Semua mitra yang telah menjalankan program tetap melanjutkan kerja sama, ujar Dadan dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sejumlah pihak yang sebelumnya mendaftar untuk menjadi mitra program MBG namun setelah melalui verifikasi ternyata tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga mereka memilih untuk mundur. Yang mundur adalah pihak-pihak yang mendaftar namun setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat, bukan mitra yang sudah berjalan, tambahnya.
Selain itu, Dadan juga memberikan penegasan mengenai proses pembayaran kepada para mitra program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Menurutnya, seluruh proses pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut. Kami sudah memastikan bahwa seluruh pembayaran berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada mitra yang belum menerima haknya, kata Dadan.
Sebelumnya, isu mengenai mundurnya mitra program MBG ini mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial menginformasikan bahwa beberapa dapur di Tasikmalaya memilih untuk menghentikan kerja sama dengan pemerintah karena masalah pembayaran.
Salah satu sistem pembayaran yang digunakan dalam program ini adalah sistem reimburse, di mana para mitra diharuskan untuk mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk operasional, dan setelah itu pemerintah akan mengganti biaya tersebut. Metode ini dianggap memberatkan bagi beberapa mitra yang harus menunggu pembayaran dalam jumlah besar.
Puspo Wardoyo, pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo 1 dan 2 di Tasikmalaya, adalah salah satu pihak yang mengungkapkan keluhannya terkait sistem pembayaran reimburse ini. Puspo mengungkapkan bahwa biaya operasional dapurnya mencapai sekitar Rp250 juta per hari untuk menjalankan program MBG.
Ia menyatakan bahwa sistem reimburse yang diterapkan pemerintah memerlukan dana yang sangat besar di awal, sebelum akhirnya dapat diganti oleh pihak pemerintah. Keluhan ini, menurut Puspo, sempat membuat sejumlah pengelola dapur di Tasikmalaya merasa terhambat dalam menjalankan tugas mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyadari tantangan yang dihadapi oleh mitra dalam sistem pembayaran yang lama. Kami mendengar keluhan tersebut dan kami berusaha untuk segera mengubah sistem pembayaran yang ada. Mulai Februari 2025, pemerintah akan mengganti sistem pembayaran dengan cara langsung mentransfer dana ke rekening mitra. Dengan sistem baru ini, mitra tidak perlu lagi mengeluarkan dana terlebih dahulu, jelas Dadan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa mitra MBG tidak terbebani oleh masalah keuangan dan dapat lebih fokus pada pelaksanaan program yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembayaran langsung kepada mitra diharapkan dapat memperlancar proses pelaksanaan program MBG dan meningkatkan kepercayaan mitra terhadap pemerintah.
Dadan juga menambahkan bahwa perubahan sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan program MBG agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Tasikmalaya.
Kepala BGN berharap dengan perubahan kebijakan ini, seluruh mitra dapat terus bekerja sama dengan pemerintah tanpa adanya kendala administrasi atau masalah terkait pembayaran. Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan status gizi yang lebih baik. *