PESISIR TENGAH – Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tak sedikit yang memikul peran ganda. Tak hanya sebagai ibu rumah tangga, mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan. Fenomena itu mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat untuk bergerak cepat.
Hingga pertengahan 2025 ini, DP3AKB Pesbar masih terus melanjutkan kegiatan pendataan perempuan kepala keluarga. Pendataan ini menjadi langkah awal untuk menyusun program-program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Kepala DP3AKB Pesbar, dr. Budi Wiyono, M.H., mengatakan bahwa jumlah perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga di Pesbar terbilang tinggi dan berpotensi meningkat.
“Berdasarkan data tahun 2024, tercatat ada 1.632 perempuan yang menjadi kepala keluarga. Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, kemungkinan besar angkanya pada 2025 ini tidak jauh berbeda, bahkan bisa bertambah,” katanya.
Menurutnya, pendataan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam merancang program pembinaan yang mampu menyentuh langsung kebutuhan para perempuan kepala keluarga. Meski hingga saat ini belum ada program khusus seperti pelatihan atau penguatan kapasitas, DP3AKB tetap berupaya untuk hadir di lapangan dan memberikan dukungan moral maupun pendampingan.
“Kami sadari bahwa mereka memikul tanggung jawab besar. Karena itu, kami tidak ingin berhenti pada angka. Setelah pendataan rampung, kami akan evaluasi dan rumuskan strategi terbaik agar bantuan dan program yang diberikan bisa sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.
Diatakanya, pihaknya juga mengakui bahwa tantangan dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga cukup kompleks. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal, seperti buruh, pedagang kecil, hingga pekerja harian lepas. Di sisi lain, beban ekonomi dan tanggung jawab mengurus anak juga membuat posisi mereka sangat rentan secara sosial.
“Kami berharap kedepan bisa menggandeng OPD lain, hingga sektor swasta untuk ikut terlibat. Kolaborasi ini penting agar pembinaan yang dilakukan bisa berkelanjutan dan menyentuh aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, DP3AKB juga membuka peluang bagi para perempuan kepala keluarga untuk terlibat dalam program perencanaan keluarga dan pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pemerintah daerah, juga terbuka menerima masukan dari masyarakat dalam penyusunan program agar benar-benar menyasar kebutuhan riil di lapangan. Mereka yang masuk dalam kategori kepala keluarga umumnya adalah perempuan yang kehilangan pasangan karena perceraian atau ditinggal wafat.
“Situasi mereka beragam dan semua memerlukan pendekatan yang berbeda. Karena itu, data yang valid sangat penting. Ini bukan sekadar angka, tapi pintu masuk untuk menjangkau mereka secara tepat,” pungkasnya. (yayan/*)