Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), berkomitmen penuh mendukung dan siap berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi guna mewujudkan good governance di kabupaten setempat.
Bupati Pesbar, Dedi Irawan, bersama Pj. Sekda setempat, Tedi Zadmiko, S. Km., hadir langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberanta-san Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan itu juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia yang ber-tujuan untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi.
Bupati Pesbar, Dedi Irawan, mengatakan Pemkab Pesbar berkomitmen penuh mendukung dan siap berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi guna mewujudkan good governance. Hingga saat ini Pemkab Pesbar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akunta-bel, dan bersih dari korupsi.
“Terlebih hal itu selaras dengan visi Bupati-Wakil Bupati Pesbar yakni terwujudnya Pesbar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan, dengan fokus pada pembangunan berkesinam-bungan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan potensi lokal,” kata dia.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menyam-paikan kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan ber-integritas.
“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga da-lam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dil-aksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” ungkap Johanis Tanak.
Dikatakannya, Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan dengan maksimal untuk kepentingan publik serta dapat dipertanggungja-wabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujar Ketua KPK, Johanis Tanak.
“Saya mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” pungkasnya. (yogi/*)