RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025, dengan tahap awal fokus pada pemantauan transaksi bantuan sosial.
Teknologi ini dirancang untuk mencatat profil keuangan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pendapatan, belanja, tabungan di bank, penggunaan kartu kredit, e-wallet, hingga investasi dan beban utang, termasuk pinjaman online.
Payment ID bekerja sebagai tanda pengenal unik yang diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini memfasilitasi pemantauan pola pemasukan dan pengeluaran masyarakat, sehingga kondisi keuangan yang tidak sehat dapat terdeteksi lebih cepat.
Dengan kemampuan tersebut, Payment ID diharapkan menjadi alat deteksi dini kecurangan atau fraud, sekaligus membantu meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
Meski mampu memantau secara luas, BI menegaskan bahwa Payment ID tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Seluruh informasi yang dikumpulkan akan dijaga dari potensi penyalahgunaan. Kehadirannya juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya dalam pemberian kredit.(*)