Pendaftar KPPS Membeludak

AIRHITAM - Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Sukajadi, Kecamatan Airhitam, Kabupaten Lampung Barat, dalam menyeleksi pengangkatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) rencananya akan melakukan tes wawancara dalam rangka memastikan kelayakan para calon.

Hal itu dikarenakan pada pendaftaran KPPS yang dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 20 Desember ini, hingga pertengahan jumlah pendaftar melebihi dari jumlah yang akan diterima. 

”Semua masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi pengurus KPPS tentunya melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, artinya secara administrasi semuanya telah memenuhi kriteria,” terang terang anggota PPS Pekon Sukajadi, mendamping Ketua PPS M.Zenuddin.

Namun, karena pendaftaran lebih banyak daripada kuota yang diterima maka akan dilakukan tes tertulis jika nantinya tidak ada yang mengundurkan diri. “Kami merasa bersyukur tingginya minat warga dalam rekrutmen KPPS ini,” ungkapnya.

Disebutkannya hingga tanggal 17 Desember jumlah pendaftar KPPS sebanyak 26 orang sementara bukan tersebut pada pemilu mendatang akan ada tiga tempat pemungutan suara (TPS) Dan setiap TPS beranggotakan 9 orang dua berstatus linmas pekon dan Tujuh petugas KPPS.

Lanjutnya, dalam rekrutmen KPPS ada beberapa syarat harus dilengkapi sesuai dengan Perpu KPU seperti administrasi, dan ketentuan lain setia kepada negara, memiliki sikap integritas yang tinggi dan netral tidak masuk dalam keanggotaan partai politik (Parpol). Dan lainnya. 

Hanya saja untuk KPPS bisa diisi petugas berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan merupakan warga berdomisili di tempat.

Pada kesempatan itu pihaknya mengharapkan dan menghimbau untuk pemilu mendatang antara semua pihak saling mendukung sehingga terciptanya pemilu yang jujur adil dan damai.

Dia juga menyinggung dalam pendaftaran KPPS pihak panitia penyelenggara tidak melakukan pungutan biaya sepeserpun hanya saja adanya surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas di mana dalam surat tersebut diberikan biaya sebesar Rp75.000 dan itu dibayarkan langsung ke instansi yang menangani. (rinto/haris)