Dugaan Proyek Asalan, DPRD akan Libatkan APH

ALEG Kabupaten Lambar Untung saat cek lokasi pembangunan rabat di Kecamatan Sekincau beton APBD Perubahan Provinsi Lampung yang dikeluhkan kualitasnya. Foto Dok --
SEKINCAU – Proyek pembangunan jalan cor di beberapa titik Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung 2024, mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Barat yang menilai pembangunan tidak sesuai denga spesifikasi.
Merespon keluhan tersebut, DPRD Lambar menyatakan akan melakukan pengawasan serius. Bahkan, mereka berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengecekan mendalam dan audit menyeluruh.
DPRD juga membuka peluang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengevaluasi lebih lanjut. Sebagai langkah untuk menggali jika ada unsur tindak pidana yang mengarah terhadap kerugian negara (Korupsi).
Seorang sumber terpercaya menegaskan bahwa kualitas jalan merupakan faktor krusial bagi Lampung Barat, mengingat kondisi wilayahnya yang labil dan rawan bencana alam.
Oleh karena itu, pemeriksaan mendetail harus dilakukan, termasuk pengukuran ketebalan, panjang, serta standar kualitas beton yang digunakan. Bahkan untuk di berikan pemeriksaan laboratorium.
Selain aspek teknis, perencanaan proyek ini juga dipertanyakan. Beberapa titik pembangunan dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, melainkan hanya segelintir orang.
Bahkan, ada dugaan bahwa penempatan lokasi proyek terkesan dipaksakan tanpa kajian perencanaan awal yang matang.
"Yang lebih janggal lagi, ada pembangunan jalan cor yang dibuat dalam tiga segmen, seolah satu paket dipecah menjadi tiga titik. Ironisnya, lokasi tersebut hanya menguntungkan beberapa kepala keluarga saja," ungkap sumber tersebut.
Ini menambah daftar kejanggalan, selain dari kualitas pengerjaan yang dinilai amburadul," sambung dia.
Dengan meningkatnya sorotan terhadap proyek ini, masyarakat berharap DPRD Lampung Barat dan instansi terkait dapat bertindak tegas demi memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebelumnya Anggota DPRD Lambar Fraksi Gerindra H. Untung sangat menyenangkan kualitas bangunan jalan di beberapa titik tersebut yang dinilai jauh dari kualitas semestinya.
Sehingga akan melakukan koordinasi DPRD Lambar dan libatkan instansi berkompeten dalam pengusutan kepastiannya. Guna mencegah preseden terhadap perhatian Pemprov untuk Kabupaten Lambar. *