Fraksi PDIP Pertanyakan Anggaran Kemhan-Polri dan BGN yang Tidak Dipotong

Radarlambar.bacakoran.co- Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mengkritik anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemotongan meskipun pemerintah tengah fokus pada efisiensi anggaran.

Menurutnya, beberapa instansi seperti Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya juga ikut berhemat dalam anggaran mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian dalam program Political Show di CNN Indonesia TV pada Senin (10/2).

Adian menyampaikan pertanyaan mengenai tidak adanya pemangkasan anggaran di beberapa lembaga yang menurutnya seharusnya bisa ikut melakukan efisiensi, sejalan dengan langkah yang diambil pemerintah.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun melalui pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan anggaran ini dilanjutkan dengan Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merinci penghematan di 16 pos belanja senilai Rp256,1 triliun, yang termasuk di antaranya pengurangan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, rapat, dan seminar.

Namun, Adian mempertanyakan mengapa anggaran untuk Polri, Kemhan, dan BGN tidak ikut dipotong. Ia menyoroti bahwa penghematan alat tulis kantor, rapat, hingga seremonial dilakukan di beberapa kementerian, tetapi tidak di instansi-instansi tersebut.

"Rakyat butuh jawaban atas pertanyaan itu," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran untuk kegiatan seperti analisis, feasibility study (FS), dan jasa konsultan dapat berisiko bagi pembangunan infrastruktur yang tepat dan aman.

Selain itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Nasir Djamil, menambahkan bahwa DPR juga tidak mengalami pemangkasan anggaran.

Menurutnya, pagu anggaran untuk DPR pada 2025 tetap sebesar Rp6,6 triliun.

Nasir menjelaskan bahwa DPR menyampaikan argumen kepada pemerintah agar anggaran lembaga tersebut tidak dipotong, dengan alasan bahwa sebagian besar kegiatan DPR difokuskan pada daerah pemilihan masing-masing anggotanya.

Kritikan terkait penghematan anggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dalam pemotongan anggaran, serta bagaimana memastikan efisiensi yang adil dan berdampak pada semua lembaga pemerintah tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memadai.(*)