Prabowo Luncurkan Danantara, Publik Khawatir Tentang Transparansi dan Risiko Keuangan

Radarlambar.bacakoran.co -Pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan-perusahaan BUMN dan mengelola investasi negara. Namun, peluncuran ini justru memicu respons negatif dari publik, terutama dari nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seruan pengosongan dana di Himbara pun ramai di media sosial, dengan banyak nasabah yang mulai menarik dana mereka.

Gerakan penarikan massal ini didorong oleh ketidakpercayaan publik terhadap Danantara, yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah serupa dengan skandal 1MDB di Malaysia. Banyak yang khawatir dengan risiko korupsi atau pencucian uang yang dapat terjadi karena badan investasi ini belum memberikan jaminan yang meyakinkan terkait pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dasar hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat semakin menambah kekhawatiran masyarakat.

Gerakan ini mulai berkembang pesat pada 18 Februari 2025, bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Warganet khawatir bahwa pengelolaan dana nasabah Himbara tanpa transparansi yang jelas akan menyebabkan kerugian bagi mereka, dan jika penarikan massal ini berhasil, maka bank-bank BUMN akan menghadapi kesulitan likuiditas.

Danantara sendiri diharapkan dapat mengelola sekitar US$ 900 miliar dalam aset, dengan pendanaan awal diproyeksikan mencapai US$ 20 miliar. Dalam pidatonya di World Governments Summit 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan dan manufaktur canggih.

Namun, meski potensi Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar, ketidakpastian yang ada saat ini membuat publik meragukan keberhasilannya.