Penerapan Tapping Box Menuai Beragam Respons

SUMBERJAYA - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait pemasangan perangkat tapping box di sejumlah pelaku usaha kuliner mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan keluhan terkait sosialisasi dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teuku Wahyu, pemilik Dieva Cafe di Sumberjaya, mengungkapkan sejumlah kendala yang dialami sejak perangkat tapping box dipasang di usahanya. Ia menilai belum ada kejelasan regulasi yang mengatur penggunaan tapping box secara spesifik dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut Wahyu, dalam Perda tersebut hanya disebutkan kewajiban membayar pajak sebesar 10 persen tanpa menyebut penggunaan tapping box sebagai kewajiban. Ia juga mengeluhkan respons teknisi yang dirasakan lambat ketika terjadi gangguan pada perangkat, sehingga berdampak pada operasional usahanya.

Selain itu, Wahyu menyoroti minimnya pelatihan dan sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebelum penerapan perangkat ini, yang menurutnya menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha terkait tujuan dan cara kerja tapping box.

“Fitur aplikasi yang tersedia di tapping box untuk kategori kafe dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Hingga saat ini, penerapan tapping box baru dilakukan pada belasan pelaku usaha kuliner di wilayah Lampung Barat. Namun, kebijakan yang belum merata ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kecemburuan antarpelaku usaha serta pengaruh terhadap jumlah pelanggan.

Para pelaku usaha berharap adanya keterbukaan dari pemerintah daerah terkait dasar hukum kebijakan tersebut, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih komprehensif sebelum penerapan secara luas dilakukan.

Pihak pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan tersebut hingga berita ini disusun. (rinto/nopri)