19.658 KPM di Pesisir Barat Terima CPP Bantuan Pangan

PESISIR TENGAH – Pemerintah Pusat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yakni bantuan pangan berupa beras tahun 2024 melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar). Penyaluran CPP bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu rencananya akan di launching oleh Pemkab Pesbar, Jumat 2 Februari 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupten Pesbar, Unzir, S.P., melalui Kabid Ketersediaan Pangan, Redi Destian, mengatakan, kini Pemkab Pesbar telah menerima data jumlah KPM di Kabupetan Pesbar yang akan mendapat bantuan pangan yakni CPP berupa beras yang merupakan program dari Pemerintah Pusat tahun 2024.

“Untuk jumlah penerima CPP bantuan pangan di Pesbar totalnya 19.658 KPM yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kabupaten Pesbar ini,” katanya, Kamis 1 Februari 2024.

Dijelaskannya, dalam penyalurannya akan dilakukan melalui PT. Pos Indonesia ke masing-masing Pekon di Kabupaten setempat. Rencananya untuk launching penyaluran tahap pertama akan dilaksanakan besok (hari ini-red) yang dipusatkan di Pemkab setempat. Setelah itu, dari perwakilan PT.Pos Indonesia di Kabupaten Pesbar yakni Kantor Pos Krui, dan Kantor Pos Ngambur yang akan menyalurkan ke masing-masing Pekon yang memiliki KPM untuk CPP bantuan pangan beras tersebut.

“Dalam penyalurannya itu setiap KPM akan mendapat 10 Kilogram (Kg) beras untuk satu bulan, yang akan dibagikan selama enam bulan secara gratis,” jelasnya.

Masih kata dia, penyalurannya dibagi dua tahap yakni tahap I (Januari-Maret) dan Tahap II (April-Juni). Sedangkan, jadwal penyaluran setiap bulannya itu menyesuaikan dengan pihak kantor Pos, karena jadwalnya yang menentukan dari pihak Kantor Pos. Tentu Pemkab Pesbar berharap dalam penyaluran CPP bantuan pangan berupa beras untuk KPM di Pesbar ini dapat berjalan lancar. Dna tidak ada kendala.

“Kita berharap bantuan pangan berupa beras yang akan diterima oleh KPM itu nanti dapat membantu masyarakat, terutama dalam mendukung program pemerintah yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (*)