DKPP Siap Mendata Kebun Sawit Rakyat

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), tahun ini akan melaksanakan program pendataan perkebunan sawit rakyat di kabupaten setempat dengan melibatkan pihak ketiga.

Kabid Perkebunan, Zulfikardo, mendampingi Kadis KPP Pesbar, Unzir, S.P., mengatakan Pemkab setempat tahun ini baru akan melaksanakan program pendataan perkebunan sawit rakyat yang merupakan program dari Direktorat Jendral Perkebunan pada Kementerian Pertanian.

“Kami sudah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan program tersebut, saat ini masih kami persiapkan untuk proses lelang dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh pihak ketiga,” kata dia.

Dijelaskannya, pendataan yang akurat sangat penting, mengingat saat ini data yang tersedia hanya mencakup luas lahan per komoditas, jumlah produksi, dan jumlah pekebun tanpa menyebutkan nama pemilik atau lokasi kebun.

“Data yang valid sangat diperlukan untuk pengembangan kebijakan dan pemberian bantuan kepada para petani, sehingga Pemkab Pesbar bisa mengetahui luasan areal perkebunan dan siapa saja pekebunnya,” jelasnya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan pedoman untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), yang menjadi langkah penting dalam mendata kepemilikan perkebunan rakyat. Dengan data yang tepat, pengajuan bantuan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat dapat lebih terarah dan efektif.

“Pendataan perkebunan ingin menyajikan nama pemilik kebun sawit, alamat pekebun, serta titik lokasi kebunnya. Hal itu agar keberadaan perkebunan sawit teridentifikasi secara komprehensif sesuai data factual,” terangnya.

Selain itu, data perkebunan sawit digunakan sebagai salah instrumen dalam pengambilan kebijakan perkebunan. Misalnya terkait pemberian bantuan sarana produksi perkebunan berupa pupuk dan bibit sawit. Data juga dipakai dalam mempertimbangkan pembuatan atau perbaikan infrastruktur perkebunan sawit rakyat. Termasuk pembangunan jalan produksi perkebunan dan perluasan kebun sawit.

“Dengan data yang akurat, kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (yogi/*)