Bank Dunia Nilai Bansos Jadi Penopang Ekonomi RI

Radarlambar.bacakoran.co – Program bantuan sosial dan investasi publik yang digulirkan pemerintah Indonesia mendapat perhatian khusus dari Bank Dunia. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025, lembaga tersebut menyebut bahwa kebijakan fiskal berupa belanja sosial menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Indonesia, bersama beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diproyeksikan masih mampu menjaga stabilitas ekonomi jika terus mengandalkan strategi fiskal yang progresif dan terukur. Di antara strategi tersebut, program-program belanja sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi gaji, makan bergizi gratis, dan penguatan layanan dasar menjadi prioritas yang mampu meredam dampak negatif dari ketegangan perdagangan internasional.

Bank Dunia mencatat bahwa meningkatnya ketidakpastian di pasar global, terutama akibat konflik dagang antara negara besar, tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi di China serta negara maju lainnya, mulai menghambat pertumbuhan ekspor dan investasi sektor swasta di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Situasi ini berisiko menekan laju pertumbuhan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara regional, proyeksi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik (di luar China) dikoreksi menjadi hanya 4,2 persen, turun dari sebelumnya 5 persen. Penurunan ini mencerminkan tekanan besar dari melemahnya permintaan eksternal serta kian tegangnya iklim perdagangan global yang berimbas langsung pada negara dengan keterkaitan tinggi terhadap ekspor, seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Khusus untuk Indonesia, Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 5 persen. Penyesuaian ini merupakan salah satu koreksi terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki tantangan cukup besar, terutama dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah beragam tekanan eksternal.

Meski demikian, laporan tersebut juga memberi catatan positif terhadap kemampuan Indonesia mengelola kebijakan fiskal, terutama melalui penguatan belanja sosial. Bantuan sosial dan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi serta program pembangunan infrastruktur publik dinilai menjadi bantalan penting dalam menopang konsumsi rumah tangga, menjaga ketahanan sosial, dan memperkuat kapasitas daya beli masyarakat.

Ke depan, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia terus memperluas jangkauan belanja sosial dan meningkatkan kualitas belanja publik. Pemerintah didorong untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal namun tidak menahan diri dalam memberikan dukungan kepada kelompok rentan yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, belanja sosial tidak hanya dilihat sebagai instrumen jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan manusia jangka panjang. Program seperti bantuan subsidi upah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga makan bergizi gratis bukan hanya soal pemberian bantuan, tetapi juga tentang peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, serta perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan agar tidak semakin terperosok dalam krisis.

Ketika ketidakpastian global masih membayangi, upaya menjaga stabilitas domestik melalui belanja sosial menjadi langkah strategis yang bukan hanya diperlukan, tapi juga efektif. Di sinilah Indonesia perlu menempatkan keberpihakan fiskal kepada rakyat sebagai bagian dari kebijakan makro yang inklusif dan berdaya tahan.(*/edi)