Hingga Mei 2025, Pendapatan Transfer Tembus Rp368 Miliar

BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat capaian signifikan dalam realisasi pendapatan transfer hingga Mei 2025. Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat, total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah mencapai Rp368 miliar, atau setara dengan 36,19 persen dari total target tahun ini yang dipatok lebih dari Rp1 triliun.

Plt. Kepala BKAD Lampung Barat, Sumadi, S.I.P., M.M., merinci bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp364 miliar, sementara dari pemerintah provinsi sebesar Rp3,9 miliar.

“Target total pendapatan transfer tahun ini mencapai Rp1,017 triliun, dengan rincian Rp936 miliar dari pemerintah pusat dan Rp81 miliar dari pemerintah provinsi,” ujar Sumadi, Minggu (22/6/2025)

Kata dia, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp368 miliar lebih itu berasal dari berbagai sumber, antara lain yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Rp5 miliar lebih dari target Rp16 miliar lebih (35,51%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp253 miliar lebih dari target Rp557 miliar lebih (45,54%)

Lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp42 miliar lebih dari target Rp157 miliar lebih (27,18%), Dana Insentif Fiskal (DIF) Rp3,8 miliar dari target Rp7,6 miliar (50%), serta Dana Desa (DD) Rp57 miliar lebih dari target Rp112 miliar lebih (51,40%). Sedangkan DBH dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp3,9 miliar dari target Rp81 miliar lebih (4,85%).

Namun demikian, untuk DAK Fisik, hingga akhir mei belum ada realisasi meski telah dianggarkan dalam target tahun ini.

Sumadi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan percepatan pencairan transfer dana dari pusat maupun provinsi agar target pendapatan transfer bisa tercapai sebelum akhir tahun anggaran 2025.

“Kami berharap seluruh target pendapatan transfer bisa terealisasi sepenuhnya. Tentunya hal ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Lampung Barat,” pungkasnya.

Realisasi pendapatan transfer yang terus meningkat menjadi indikator positif bagi stabilitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. (lusiana)