Panen Kopi, SPBU Diminta Maksimalkan Distribusi BBM

PAGARDEWA – Memasuki puncak musim panen kopi, para petani di wilayah timur Kabupaten Lampung Barat mulai intensif melakukan proses pengolahan hasil panen, terutama pada tahap penumbukan atau penggilingan biji kopi. 

Namun, harapan untuk mendapatkan hasil optimal dari musim panen tahun ini dibayangi oleh kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin dirasakan menyulitkan.

Di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, sejumlah petani menyuarakan kegelisahan mereka terhadap keterbatasan pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pasalnya, sebagian besar petani kini sudah tidak lagi bergantung pada jasa pengolahan pihak ketiga, melainkan telah memiliki alat penggilingan kopi sendiri atau yang lazim disebut healer. 

Hal ini memang mampu menekan biaya produksi, namun membuat ketergantungan pada BBM terutama jenis subsidi semakin tinggi.

“Dulu kami harus membayar tenaga untuk mengolah kopi, sekarang lebih hemat karena sudah pakai mesin sendiri. Tapi kalau BBM langka begini, mesin tidak bisa jalan, pengolahan juga mandek,” keluh Misno salah satu petani.

Kelangkaan BBM ini semakin terasa berat karena fungsi SPBU di wilayah pedalaman Lampung Barat, seperti SPBU Satu Harga di Sidomulyo, bukan hanya melayani kendaraan pribadi, melainkan juga menopang kebutuhan sektor produktif seperti pertanian dan perkebunan.

Di tengah meningkatnya harga jual kopi, yang seharusnya menjadi momentum memperbaiki ekonomi petani, justru mereka dihadapkan pada hambatan distribusi energi yang vital.

Pihak pengelola SPBU Sidomulyo, Dedi, membenarkan adanya lonjakan permintaan BBM yang cukup tajam sejak awal tahun 2024. Ia mengungkapkan, SPBU tersebut saat ini hanya menerima pasokan satu tangki atau sekitar 8.000 liter setiap dua hari. Padahal, berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, idealnya pasokan dilakukan setiap hari.

“Melihat kondisi sekarang, distribusi satu tangki dua hari itu jelas tidak cukup. SPBU ini melayani bukan hanya kendaraan, tapi juga mesin pengolahan kopi milik masyarakat,” jelas Dedi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pihak SPBU hanya memiliki kewenangan mengusulkan penambahan pasokan, sementara keputusan penuh berada di tangan pihak Pertamina.

Usulan penambahan telah disampaikan, dan pihaknya berharap ada realisasi secepatnya mengingat urgensinya bagi perekonomian masyarakat setempat.

Kondisi ini pun menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dukungan agar alokasi BBM bersubsidi ditambah telah disuarakan oleh Pemkab maupun legislatif, seiring meratanya keluhan dari berbagai wilayah terhadap kelangkaan BBM, terutama menjelang dan selama musim panen kopi.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Lampung Barat, Bernaria, S.Sos., M.M., mengatakan bahwa pihaknya siap meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat maupun PT Pertamina. 

Namun ia juga menekankan bahwa Pertamina memiliki akses dan data real di lapangan, sehingga keputusan ada di pihak mereka.