Program MBG Lambat, Dana Disiapkan Rp71 T Baru Habis Rp5 T

Radarlambar.bacakoran.co– Program andalan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesejahteraan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), baru menyerap sekitar Rp5 triliun dari total anggaran Rp71 triliun pada semester I tahun 2025. Jumlah ini baru mencakup sekitar 7% dari total anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Data ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (1/7/2025). Ia memaparkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, program MBG baru menjangkau 5,58 juta penerima manfaat melalui 1.863 unit *Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi* (SPPG).

Padahal, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta orang, termasuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,5 juta ibu hamil, melalui 30.000 SPPG di seluruh Indonesia. Melihat realisasi yang masih jauh dari target, pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya secara signifikan dalam sisa waktu enam bulan ke depan.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif utama Presiden Prabowo yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan.

Namun, lambatnya progres pelaksanaan program ini menimbulkan tantangan tersendiri, baik dalam hal distribusi, pengadaan, maupun kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Salah satu hambatan yang disebutkan adalah belum meratanya kesiapan infrastruktur pendukung serta keterbatasan sumber daya pelaksana di berbagai wilayah.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat koordinasi lintas sektor, memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan, serta melibatkan lebih banyak pelaku lokal dalam rantai pasok gizi—mulai dari produsen bahan makanan hingga penyedia jasa konsumsi.

Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, program MBG menjadi salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah APBN. Keberhasilan pelaksanaannya akan menjadi indikator penting dari efektivitas belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menciptakan dampak ekonomi yang luas dan inklusif.(*)