Musrenbang Kecamatan, Pemkab Tekankan Usulan Berdasarkan kebutuhan Dasar Masyarakat

BELALAU - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 digelar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Batuketulis dan Belalau pada Selasa 6 Februari 2024.

Di Kecamatan Batuketulis, Musrenbang yang digelar di Gedung Arlyn, Pekon Bakhu itu di pimpin oleh Pj Sekkab Lambar Drs. Adi Utama, sedangkan di Kecamatan Belalau yang di digelar di Pekon Sukarame di pimpin langsung oleh Pj. Bupati Lambar Drs. Nukman, MM.

Selain dihadiri pimpinan daerah, musrenbang yang menjadi agenda rutin tahunan itu dihadiri sejumlah Anggota DPRD,  Kepala OPD, Camat beserta jajaran Uspika, Peratin dan Perangkat Pekon, LHP, serta para Tokoh Masyarakat 

Seperti pada momen sebelumnya, kegiatan itu diawali penyerahan dana kecamatan dan dana desa (DD) kepada Camat dan perwakilan Peratin oleh Pj. Bupati Nukman dan Pj. Sekda Adi Utama.

Dikesempatan itu, Pj. Bupati Nukman berpesan kepada camat, peratin, perangkat pekon, LHP, dan masyarakat agar memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas, serta memperlancar keterjangkauan pusat-pusat pelayanan ekonomi dan sosial antara pekon dengan ibu kota kecamatan.

Selain itu Pj. Bupati Nukman juga mengatakan, di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 masih terdapat 16 pekon dengan status berkembang. Sehingga kecamatan yang masih memiliki pekon dengan status pekon berkembang. Dirinya meminta untuk memprioritaskan usulan kegiatan pada aspek yang mendukung pembangunan.

“Tentu diharapkan nantinya bisa menjadi pekon yang maju dan mandiri, dengan tetap menselaraskan antara rencana pembangunan pekon yang tertuang dalam APB-Pekon, sesuai dengan tujuan dan sasaran rpd tahun 2023-2024,” ucap Nukman.

Ia melanjutkan, sebagai informasi bahwa total APBD Lampung Barat tahun 2024 sebesar Rp1,09 triliun lebih, dan itu mengalami kenaikan sebesar Rp116,45 miliar dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp980,33 miliar.

Namun, pengelolaan dana APBD Lambar tahun 2024 sebagian harus dialokasikan untuk pembayaran formasi PPPK (PPPK) sebesar Rp14,65 miliar lebih, hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebesar  Rp21,83 miliar lebih, dan pembayaran pinjaman pokok serta bunga PEN sebesar Rp17,9 miliar lebih. Sehingga distribusi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di masing-masing kecamatan sedikit berkurang. 

Sehingga jika proyeksi total anggaran dalam RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar  Rp1,15 triliun lebih. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023, Alokasi Dana Pekon (ADP) tahun 2024 sebesar Rp114 miliar lebih mengalami kenaikan sebesar  Rp547 juta dibanding tahun 2023.

“Untuk kami meminta kepada camat, peratin, dan lurah, harus mampu mengoptimalkan peruntukan dana tersebut guna mendukung kemajuan pekon serta kelurahan. Kemudian sukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah masing masing, baik yang bersumber pada Dana Pekon maupun APBD Kabupaten, agar dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat,” pintanya.

Sementara itu, Pj. Sekkab Lambar Adi Utama saat memimpin langsung prosesi Musrenbang di Kecamatan Batu Ketulis menekankan kepada camat, peratin, perangkat pekon, LHP, serta kepada masyarakat untuk serius menangani permasalahan kemiskinan dengan memaksimalkan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Lampung Barat, mulai dari tingkat pekon, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. 

“Terus berinovasi dalam memajukan pekon dan kecamatan, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal, guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, Adi meminta kepada perangkat daerah untuk mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dapat menjawab isu-isu strategis yang ada, mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah serta masyarakat Lampung Barat secara tepat dan strategis.