Kementerian PU Berhenti Bangun IKN Tahun Depan, Kenapa?

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak lagi menjadi motor utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan. Tugas besar itu resmi digeser ke Otorita IKN (OIKN) yang kini sudah berdiri penuh sebagai lembaga pengelola ibu kota baru. Peran Kementerian PU akan terbatas pada penyelesaian sejumlah proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC) yang dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Sejak awal proyek pemindahan ibu kota, Kementerian PU menjadi tulang punggung pembangunan. Kementerian ini menggarap fondasi infrastruktur dasar, mulai dari jaringan jalan tol, sistem air bersih, drainase, hingga gedung pemerintahan. Namun setelah Otorita IKN terbentuk, proses pembangunan masuk ke fase baru. Tugas koordinasi, perencanaan, sekaligus eksekusi beralih ke lembaga khusus yang kini dipimpin oleh Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR.

Pergantian kendali ini tidak berarti pembangunan berhenti. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut. Dalam sebuah rapat di Istana Presiden awal 2025, Prabowo memberi mandat kepada OIKN agar mengelola anggaran Rp48,8 triliun dalam lima tahun ke depan. Anggaran itu diprioritaskan untuk melanjutkan infrastruktur kunci dan memastikan kawasan inti ibu kota dapat segera berfungsi.

Sementara itu, Kementerian PU hanya menyisakan pekerjaan yang belum rampung. Anggaran sekitar Rp14 triliun telah disiapkan untuk menutup seluruh proyek lama, terutama pembangunan jalan tol yang masih berjalan. Target penyelesaiannya diperkirakan maksimal pada 2026. Dengan demikian, peran Kementerian PU lebih sebagai penyelesai proyek transisi ketimbang penggagas baru.

Kondisi ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola pembangunan IKN. Jika pada periode awal fokus berada di tangan kementerian teknis, maka pada fase lanjutan tanggung jawab penuh diarahkan ke OIKN sebagai lembaga permanen. Struktur OIKN kini juga lebih kuat karena sudah diperkuat aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor langsung di kawasan IKN.

Pergantian kendali ini juga menegaskan arah politik pembangunan IKN di bawah pemerintahan baru. Prabowo tampaknya ingin memastikan proyek raksasa ini tidak berjalan setengah hati, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Dengan adanya OIKN sebagai lembaga sentral, pemerintah berharap pembangunan bisa lebih fokus, terukur, dan sesuai dengan visi jangka panjang.

Meski demikian, tantangan tetap besar. Anggaran yang tersedia masih terbatas dibandingkan skala kebutuhan pembangunan. Pemerintah perlu menarik lebih banyak investasi swasta dan kerja sama internasional agar proyek tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Di sisi lain, masyarakat juga menanti kepastian apakah pembangunan IKN akan membawa manfaat nyata, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.

Perjalanan IKN memasuki babak baru. Setelah tiga tahun ditopang oleh Kementerian PU, kini nasib ibu kota baru sepenuhnya berada di tangan Otorita IKN. Sisa pekerjaan kementerian hanyalah batu loncatan untuk memastikan transisi berjalan mulus. Dengan anggaran besar yang dikucurkan, publik menunggu apakah OIKN mampu membuktikan diri sebagai pengelola yang lebih efektif dalam mewujudkan kota masa depan yang dijanjikan pemerintah.(*/edi)