Pesbar Dukung Pengembangan Program NEK

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui skema perhutanan sosial. Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Pesbar, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., yang menyebut bahwa keberadaan program NEK menjadi peluang besar bagi daerah untuk menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tedi, Pesbar memiliki kawasan hutan yang sangat luas dengan potensi yang dapat dikembangkan. Dengan adanya skema NEK, masyarakat tidak hanya mendapat manfaat lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi melalui skema perdagangan karbon maupun pengembangan usaha berbasis hasil hutan non-kayu.

“Pesbar memiliki potensi hutan yang sangat besar. Melalui pengembangan nilai ekonomi karbon, kami berharap manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” katanya.

Dikatakannya, program NEK juga selaras dengan agenda nasional dalam upaya menurunkan emisi karbon. Karena itu, Pesbar siap menjadi bagian penting dari langkah strategis tersebut dengan menyiapkan langkah konkret di tingkat daerah. Pemerintah berkomitmen memperkuat kelembagaan perhutanan sosial, mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat sekitar hutan, serta mengembangkan usaha berbasis hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan.

“Jika masyarakat diberi akses dan peran dalam mengelola hutan, mereka akan merasa memiliki dan ikut menjaga keberlanjutan hutan tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, dengan adanya skema nilai ekonomi karbon, masyarakat juga bisa memperoleh manfaat finansial yang nyata. Artinya, ada keseimbangan antara kepentingan ekologi dan peningkatan kesejahteraan. Ia juga menilai program NEK menjadi momentum penting untuk membangun model pengelolaan hutan berkelanjutan di Pesbar. Karena itu Pemkab tentunya optimistis Kabupaten Pesbar ini bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan NEK berbasis perhutanan sosial. 

“Dengan dukungan semua pihak, mulai dari pusat, provinsi, swasta, hingga masyarakat, kami yakin program ini tidak hanya mendukung target pengurangan emisi, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui skema perdagangan karbon dan usaha berbasis sumber daya hutan,” pungkasnya. (yayan/*)