Ongkosi Astacita Presiden, BI Borong SBN Rp200 Triliun

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional dengan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk memastikan kelancaran pendanaan berbagai program ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pembelian SBN ini dilakukan di pasar sekunder, bukan di pasar primer langsung dari pemerintah. Artinya, BI membeli obligasi negara dari investor atau lembaga keuangan yang sebelumnya sudah membeli SBN tersebut di pasar primer. Kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan menjaga stabilitas harga surat berharga negara yang menjadi instrumen vital dalam pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Langkah BI ini juga mencerminkan pendekatan moneter yang ekspansif. Selain pembelian SBN, BI telah menurunkan suku bunga acuan BI rate sebanyak lima kali sepanjang 2025 hingga mencapai level 5 persen, yang merupakan angka terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan suku bunga ini membantu menurunkan biaya pinjaman di pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi.

BI juga mencatat penurunan yield Surat Berharga Negara 10 tahun yang sempat mencapai puncak 7,26 persen pada Januari 2025 menjadi sekitar 6,3 persen saat ini. Penurunan yield ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter yang dijalankan.

Sinergi dengan Pemerintah dan Program Ekonomi Kerakyatan

Perry menegaskan bahwa dana hasil pembelian SBN sebesar Rp200 triliun ini sebagian dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dalam kerangka Asta Cita, sebuah program prioritas pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memperkuat koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Program-program yang didukung oleh pembiayaan ini meliputi pembangunan perumahan rakyat, pemberdayaan koperasi, dan berbagai inisiatif ekonomi desa yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kerangka Asta Cita, BI dan Kementerian Keuangan menjalankan burden sharing atau pembagian beban bunga, sehingga biaya pembiayaan untuk program-program tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini diyakini akan mempercepat implementasi dan meningkatkan efektivitas program.

Sinergi ini menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan BI sebagai pembeli SBN di pasar sekunder, pemerintah mendapatkan ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sosial dan infrastruktur tanpa harus menaikkan beban utang secara langsung.

Langkah BI ini sangat penting mengingat kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian. Tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta risiko geopolitis menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Kebijakan moneter ekspansif dengan pembelian SBN menjadi alat vital untuk meredam volatilitas pasar dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Namun, Perry juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko inflasi yang berlebihan atau distorsi pasar keuangan. Oleh karena itu, BI terus memantau kondisi ekonomi secara ketat dan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan serta otoritas terkait lainnya.

Langkah BI ini diambil di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan moderat di tahun 2025. Pemerintah dan BI berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memperkuat daya beli masyarakat dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital dan hijau.

Program Asta Cita yang didukung pembiayaan dari SBN ini adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan pembelian Surat Berharga Negara sebesar Rp200 triliun di pasar sekunder, Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung kebijakan fiskal dan program pembangunan pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam rangka pembiayaan ekonomi kerakyatan melalui mekanisme burden sharing mencerminkan upaya konkret dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Ke depan, BI akan terus menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendukung pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan, melalui koordinasi yang erat dan kebijakan yang adaptif sesuai dengan dinamika ekonomi domestik maupun global.(*/edi)