APBD Perubahan 2025 Disorot, DPRD Desak Pembangunan Merata

BALIKBUKIT – Enam Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan kritik keras mulai dari infrastruktur yang masih rapuh, ketimpangan pembangunan, hingga PAD yang lemah. Para wakil rakyat menyerukan agar anggaran tidak menjadi janji kosong, melainkan bukti nyata bahwa pemerintah peduli terhadap akses dasar masyarakat.

Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Marghasana DPRD pada Senin (22/9/2025). Enam fraksi, mulai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Amanat Demokrat (Adem), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Demokrat hingga Fraksi Golkar, menyuarakan catatan kritis mereka sebagai bentuk pengawasan politik dan aspirasi rakyat Lampung Barat.

Fraksi PKS melalui ketuanya, Nopiyadi, S.I.P., meminta agar pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, internet, dan transportasi publik. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak ekonomi, dan kebutuhan masyarakat, serta dibangun dengan standar teknis yang jelas agar awet dan sesuai kondisi geografis wilayah.

Selain itu, PKS mendorong percepatan penanganan bencana di wilayah Suoh dan Seranggas. Desa-¬desa yang belum memiliki akses jalan memadai setelah bencana harus menjadi perhatian khusus, agar dampak kerusakan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.

Juru Bicara Fraksi Adem Herfin menyuarakan bahwa pembangunan infrastruktur masih kurang merata, terutama di daerah pinggiran yang belum tersentuh. Jalan usaha tani, sekolah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, semuanya harus dipercepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mereka juga menekankan urgensi penataan Kota Liwa sebagai ibu kota kabupaten. Masterplan penataan kota, ruang terbuka hijau, pasar tradisional, serta transportasi publik harus segera dijalankan dengan target waktu yang jelas dan melibatkan masyarakat. “Penataan lingkungan dan mitigasi bencana juga harus menjadi bagian integral dari perencanaan kota agar kota tetap nyaman, aman, dan berkelanjutan,” tegas dia.

Sementara Juru Bicara Fraksi PKB Ali Mustaqim mengungkapkan, Fraksi PKB menunjukkan keprihatinan atas rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya sekitar 7% dari total pendapatan daerah, yang membuat Lampung Barat sangat bergantung pada dana transfer pusat. Mereka mendesak agar PAD diperkuat melalui sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, digitalisasi retribusi, dan pengelolaan aset daerah yang produktif.

Mengenai pengeluaran, Fraksi PKB menyebut bahwa lebih dari setengah anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional, sementara belanja modal terkait pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat hanya sekitar 20%. Mereka mendesak agar lebih banyak dana diarahkan ke pengembangan sarana prasarana desa, peningkatan fasilitas kesehatan, infrastruktur pertanian dan pendidikan berkualitas.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicaranya Sumarmin mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menangani konflik antara satwa dan manusia, khususnya di Kecamatan Suoh, dan berharap koordinasi dengan NGO serta lembaga lainnya bisa segera menghasilkan solusi. Mereka juga memperingatkan bahwa masih ada wilayah pedesaan yang belum terjangkau listrik dengan maksimal, seperti Pekon Sidorejo dan Roworejo (Suoh), Rigis Jaya (Air Hitam), serta Desa Muara Jaya 1 (Kebun Tebu).

Soal infrastruktur, mereka menyorot ruas jalan penghubung Kecamatan Pampangan–Pahayu Jaya serta ruas jalan kabupaten lainnya yang kondisi rusaknya memprihatinkan. Fraksi ini meminta agar kualitas pengerjaan jalan diperhatikan agar tidak cepat rusak lagi.

Sementara Juru Bicara Fraksi Demokrat Edi Gunawan, mengingatkan bahwa transparansi dalam pelelangan tender program-program dan proyek sangat penting. Menurut mereka, pelaksanaan proyek harus diberikan kepada tenaga profesional agar hasilnya maksimal dan tidak menimbulkan kerugian rakyat melalui pengadaan yang amburadul atau prosedur yang tidak jelas.

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 Lampung Barat kini memasuki tahap puncak dengan masukan dari berbagai fraksi, pemerintah daerah dituntut untuk merealisasikan anggaran yang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas. Inilah momentum di mana eksekutif dan legislatif diuji komitmennya terhadap pemerataan, kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan. (lusiana)