Komitmen Dukung Program Pengarusutamaan Gender-PA

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat, khususnya di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Pj. Sekda Pesbar, Tedi Zadmiko, S.Km., mengatakan, bentuk nyata komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Pemkab Pesbar dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dan 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada Sabtu, 27 September 2025, sebagai bagian dari kunjungan kerja Menteri PPPA, Arifah Fauzi, di Provinsi Lampung.

“Keikutsertaan Pemkab Pesbar menjadi wujud keseriusan kami dalam mendukung program nasional yang diinisiasi oleh Kemen-PPPA, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata dia.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut berfokus pada penguatan komitmen daerah dalam mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) melalui pengembangan Desa TAPIS (Tanggap, Aktif, Peduli, Inklusif, dan Sinergis).

“Program ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta menjamin pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” jelasnya.

Sementara itu, menindaklanjuti kegiatan tersebut, Pemkab Pesbar menyatakan akan memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengalokasikan anggaran yang responsif gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami akan segera menindaklanjuti komitmen ini dengan rencana kerja yang terukur, termasuk pembentukan desa percontohan RBRA dan peningkatan pelatihan gender mainstreaming di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, Pemkab Pesbar berharap dapat turut berkontribusi dalam transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, serta memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

“Kami harap kedepannya Kabupaten Pesbar dapat berperan aktif dalam mendukung program perlindungan perempuan dan anak,” pungkasnya. (yogi/*)