Kadis PUPR Lambar: Pembangunan Jalan Bertahap Sesuai Skala Prioritas

GEDUNGSURIAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Barat, Mia Miranda, menegaskan bahwa pihaknya tidak bersikap lamban dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, keterlambatan sejumlah proyek disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah yang semakin menurun sejak pandemi COVID-19.

“Sejak pandemi, anggaran pembangunan fisik banyak dialihkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Karena itu, sebagian besar usulan masyarakat belum bisa langsung direalisasikan,” jelas Mia saat dikonfirmasi di Gedungsurian, Senin (6/10).

Ia menyebutkan, total panjang ruas jalan kabupaten di Lampung Barat mencapai 684 kilometer. Namun sebagian besar di antaranya mengalami kerusakan akibat minimnya dana pemeliharaan.

“Kami tetap berupaya agar setiap tahun ada pembangunan jalan, tapi dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Mia menambahkan, DPUPR terus menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan melalui Musrenbang dan reses DPRD. Ia memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bergilir dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta urgensi akses terhadap mobilitas ekonomi masyarakat.

“Semua usulan sebenarnya kami perhatikan. Hanya saja, kami harus selektif karena biaya pembangunan cukup besar. Prinsipnya, pemerataan tetap kami upayakan meski tidak bisa sekaligus,” terang dia.

Mia juga menanggapi kritik yang disampaikan anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, AF Yogi Amijaya, SH, MH, terkait lambannya penanganan infrastruktur jalan, khususnya di Pekon Mekarjaya, Kecamatan Gedungsurian.

“Untuk jalan di Mekarjaya sudah masuk rencana pembangunan pada perubahan APBD 2025. Saat ini sedang dalam proses perencanaan dan lelang,” ungkapnya.

Mia berharap masyarakat memahami kondisi keuangan daerah serta terus mendukung upaya pemerintah dalam membangun secara berkelanjutan. “Kami terbuka terhadap kritik dan siap bersinergi dengan DPRD agar ke depan bisa memperjuangkan tambahan anggaran dari pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD AF Yogi Amijaya mengkritik lambannya kinerja DPUPR dalam menangani kerusakan jalan di sejumlah wilayah. Ia menilai banyak ruas jalan yang rusak parah, bahkan ambles, tanpa penanganan serius dari pemerintah daerah.

“Kerusakan di Mekarjaya sudah lama terjadi, tapi belum ada perbaikan nyata. Ini membahayakan warga, terutama pelajar dan petani,” kata Yogi.

Menurutnya, berbagai aspirasi telah disampaikan melalui forum resmi seperti Musrenbang dan reses DPRD, namun respon dari eksekutif dinilai masih minim. Ia juga meminta agar program infrastruktur ke depan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat ketimbang proyek seremonial. (rinto/nopri)