Pemkab Pesbar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Nasional 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (6/10/2025). Rakor itu dilaksanakan di Ruang Batu Gukhi Lantai I, Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesbar.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., perwakilan Kodim 0422/Lampung Barat, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesbar.

Rakor ini merupakan forum penting untuk membahas strategi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan terhadap 150 kota di Indonesia, sebanyak 108 kota mengalami inflasi, sedangkan 42 kota mengalami deflasi.

“Data ini menunjukkan bahwa meskipun laju inflasi nasional saat ini masih dalam kendali, namun mayoritas daerah perlu memperkuat langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Tomsi.

Kemendagri menekankan pentingnya intervensi langsung pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok di pasar. “Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga inflasi tetap dalam batas aman,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pesbar, Irawan Topani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat.

“Pemkab Pesbar terus memperkuat sinergi antara perangkat daerah, Bulog, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga di pasar tidak bergejolak,” ungkapnya.

Selain membahas inflasi, Rakor itu juga membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Irawan Topani, Pemkab Pesisir Barat memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

“Kebijakan ini sejalan dengan upaya daerah dalam memperluas akses hunian layak, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, serta memperkuat perputaran ekonomi lokal,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif OPD terkait dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menekan inflasi, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi. Program pemerintah pusat harus kita dukung dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang terintegrasi, dan tindakan yang cepat di lapangan,” pungkasnya. (yogi/*)