Menkeu Usul Lulusan SMK Bisa Masuk Program Magang Nasional

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana perluasan program magang nasional agar juga mencakup lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Usulan ini akan ia sampaikan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga terampil dalam dunia industri dan masih terbatasnya lapangan kerja untuk lulusan vokasi tingkat menengah.

“Untuk magang (lulusan) SMK nanti akan kita coba usulkan ke Menaker untuk memikirkan yang lulusan SMK,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Ia menilai kelompok lulusan SMK harus mulai mendapatkan perhatian tambahan dari pemerintah. Pasalnya, SMK secara konsep disiapkan untuk langsung masuk dunia kerja, namun kondisi perekonomian beberapa tahun terakhir membuat serapan tenaga kerja baru tidak seideal yang diharapkan.

“Saya pikir betul juga, SMK harus diperhatikan. Yang paling penting adalah kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK. Kalau ekonominya tumbuh kayak sekarang ya susah. Tapi ke depan saya pikir lulusan SMK akan segera dapat pekerjaan dengan relatif mudah dibanding kemarin-kemarin,” imbuhnya.

Saat ini, pemerintah baru menjalankan program pelatihan khusus bagi calon pekerja dalam skema vokasi dan pemagangan fresh graduate. Di era Presiden Prabowo Subianto, program vokasi disebut Purbaya mengalami penguatan cukup signifikan meski ia tidak merinci bentuknya.

Salah satu program yang tengah berjalan adalah pemagangan bergaji UMP bagi lulusan perguruan tinggi, baik diploma maupun sarjana, yang belum bekerja maksimal satu tahun. Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan “8+4+5” yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 15 September lalu.

Para peserta pemagangan akan menerima gaji setara upah minimum provinsi (UMP) mengikuti lokasi perusahaan tempat mereka magang. Tujuannya untuk mendorong percepatan transisi ke dunia kerja dan mengurangi angka pengangguran terbuka, terutama kelompok usia muda.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menampung hingga 100 ribu peserta magang fresh graduate. Namun, tahap awal pemerintah masih memulai dari kuota 20 ribu untuk memastikan efektivitas program.

“Kita sudah menyiapkan sampai 100 ribu, tapi kita evaluasi dulu yang 20 ribu. Begitu nanti kita lihat evaluasinya baik, kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu,” ujarnya dalam Media Gathering 2025 di Kantor Ditjen Pajak (9/10).

Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar perluasan program, termasuk kemungkinan menambah kategori peserta seperti lulusan SMK apabila usulan Menkeu disetujui Menaker.

Melalui akun Instagram resmi @kemnaker, pemerintah mengumumkan bahwa program magang bergaji UMP saat ini memasuki Batch 3. Pendaftaran bagi calon peserta dibuka pada 4–7 Desember 2025. Skema ini mendapatkan perhatian luas karena memberikan kesempatan kerja awal dengan standar gaji minimum, sesuatu yang relatif jarang dalam program pemagangan sebelumnya.

Dengan masuknya usulan Purbaya agar lulusan SMK dapat difasilitasi program serupa, ruang bagi tenaga kerja muda berpendidikan vokasi diperkirakan semakin besar. Lulusan SMK selama ini berperan signifikan dalam pasokan tenaga teknis di sektor industri manufaktur, otomotif, logistik, hingga teknologi informatika.

Meski SMK dirancang sebagai lembaga pencetak tenaga siap kerja, tingkat pengangguran lulusan ini secara historis masih lebih tinggi dibanding lulusan SMA umum. Hal itu terjadi karena ketidaksesuaian kompetensi, keterbatasan fasilitas praktik, hingga kondisi ekonomi makro yang menahan ekspansi industri.

Purbaya optimistis perbaikan ekonomi pada 2026 dan reformasi vokasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja SMK. Pemerintah juga tengah memperluas kerja sama industri dan memperkuat kurikulum agar kompetensi lulusan lebih relevan dengan pasar kerja.