745 KPM Terima 14,9 Ton Beras dan 2.980 Liter Minyak Goreng

BALIKBUKIT – Pemerintah Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balikbukit, mulai menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk alokasi Oktober–November 2025. Sebanyak 745 keluarga penerima manfaat (KPM) tercatat menerima bantuan berupa 14,9 ton beras serta 2.980 liter minyak goreng.

Penyaluran dilakukan langsung oleh aparatur pekon dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial desa guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Peratin Padang Cahya, Muzarni, mengatakan bahwa bantuan CPP ini menjadi dukungan penting bagi warganya, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan pangan cenderung meningkat.

“Alhamdulillah, pekon kami menerima bantuan beras sebanyak 14,9 ton dan minyak goreng 2.980 liter. Semua ini diperuntukkan bagi 745 warga penerima manfaat. Bantuan ini sangat membantu masyarakat, apalagi di masa kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok,” ujar Muzarni.

Ia menambahkan bahwa proses distribusi dilakukan secara bertahap dan terpantau agar tidak terjadi penumpukan maupun kekeliruan. Pemerintah pekon juga mengimbau seluruh penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan keluarga.

“Kami memastikan penyaluran dilakukan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Harapan kami, bantuan ini mampu meringankan beban warga dan membantu menjaga ketahanan pangan di tingkat pekon,” lanjutnya.

Penyaluran CPP di Padang Cahya menjadi bagian dari rangkaian distribusi bantuan pangan pemerintah yang sebelumnya telah dilepas secara resmi di Gudang Bulog Subdivre Lampung Barat. Program ini dirancang untuk menekan kerawanan pangan serta mendukung stabilitas harga jelang Natal dan Tahun Baru 2026.

Sebelumnya, Pemkab Lambar resmi melepas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Oktober–November 2025. Program ini menyasar 29.559 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kecamatan sebagai bagian dari kebijakan nasional menjaga stabilitas pangan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

Tahun ini menjadi momen penting karena pemerintah meningkatkan komoditas bantuan, berupa beras 20 kilogram dan juga ditambah minyak goreng 4 liter untuk setiap KPM.

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Danang Hari Suseno, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung Presiden RI untuk memastikan perlindungan sosial tetap dapat dirasakan, terutama saat harga beras dan minyak goreng menunjukkan tren kenaikan.

“Ini bentuk kehadiran negara. Pemerintah memastikan masyarakat memiliki akses pada pangan layak dan terjangkau,” ujar Danang.

Peningkatan jumlah komoditas ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diikuti fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Mulai tahun 2025, penyaluran CPP menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan data P3KE. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Satu Data Indonesia, yang bertujuan membuat penyaluran bantuan lebih presisi, akurat, dan menghindari data ganda.

“Perubahan basis data ini penting agar bantuan tidak hanya tersalur, tetapi benar-benar tepat sasaran dan konsisten dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” jelas Danang. (edi/lusiana)