Pemkab Pesbar Gelar Evaluasi Data Aksi Konvergensi Stunting 2025
Pemkab Pesisir Barat hingga kini masih menunggu penetapan UMP dari Pemerintah Provinsi Lampung yang akan menjadi acuan UMK Pesbar tahun 2026. Foto Dok --
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data Aksi Konvergensi Stunting tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Karang Nyimbor, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesbar, pada Kamis, 18 Desember 2025.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesbar Irawan Topani, S.H., M.Kn., Plt Kepala DP3AKB Irhamudin, S.KM., Plt Kadis PMP Helmy Putra, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesbar.
Wakil Bupati Irawan Topani dalam sambutannya menegaskan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan kerja bersama secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi menyangkut kualitas sumber daya manusia, masa depan generasi penerus, serta daya saing daerah kita di masa yang akan datang,” kata dia.
Dijelaskannya, berdasarkan capaian data terbaru, Kabupaten Pesbar patut bersyukur karena berhasil menjadi salah satu daerah yang mampu menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, kepedulian, dan kolaborasi seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat langkah dan menjaga konsistensi pencegahan stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irawan Topani menekankan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan menilai capaian angka, tetapi juga memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus memastikan intervensi spesifik dan sensitif berjalan terkoordinasi lintas sektor dan memberikan dampak nyata, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok paling rentan,” tegasnya.
Menurutnya, data aksi konvergensi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program penurunan stunting,” terangnya.
Dirinya berharap, pada tahun 2026 kolaborasi lintas sektor semakin kuat, peran desa semakin nyata, pemanfaatan data semakin optimal, serta percepatan pencapaian target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Barat dapat terwujud.
“Dengan sinergi, komitmen, dan keikhlasan bersama, saya yakin Kabupaten Pesisir Barat mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. (yogi/*)