Lumpur Pascabencana Aceh Dilirik Swasta, Prabowo Buka Peluang Dijual Daerah

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa material lumpur pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, kini menarik minat pihak swasta. Informasi tersebut diterima Presiden berdasarkan laporan sejumlah kepala daerah terkait ketertarikan swasta terhadap lumpur hasil pembersihan permukiman maupun pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.

Melihat potensi tersebut, Prabowo mempersilakan pemerintah daerah memanfaatkan peluang dengan menjual material lumpur tersebut apabila memungkinkan. Menurutnya, langkah itu dinilai positif karena tidak hanya mempercepat proses normalisasi sungai, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.

Presiden menilai pemanfaatan lumpur pascabencana dapat dilakukan secara luas, tidak terbatas pada sungai, tetapi juga material yang berasal dari lahan persawahan dan wilayah terdampak lainnya. Ia meminta agar peluang ini dikaji secara mendalam dan segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menyetujui usulan normalisasi sungai pascabencana yang dilakukan mulai dari muara melalui jalur laut. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan mengerahkan kemampuan maksimal dalam penanganan dampak bencana serta percepatan normalisasi sungai.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar normalisasi sungai-sungai di Aceh yang rusak dan mengalami pendangkalan dilakukan melalui jalur laut. Usulan itu didasari kondisi kerusakan sungai yang dinilai masif sehingga membutuhkan upaya besar dan jangka panjang.

Menurut Sjafrie, normalisasi sungai akan dilakukan melalui dua kegiatan utama sekaligus, yakni pendalaman sungai serta pengangkutan alat berat langsung melalui jalur laut agar dapat menjangkau titik pekerjaan secara efektif. Cara ini dinilai lebih efisien dibandingkan membawa alat berat melalui jalur darat.

Rencana tersebut disebut telah dibahas bersama jajaran TNI dan akan dilaksanakan secara besar-besaran, tidak hanya di Sungai Tamiang, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Aceh yang terdampak pendangkalan sungai. Jalur laut dipilih agar kapal pengangkut alat berat dapat langsung masuk ke muara sungai dan mempercepat proses normalisasi.