Ekspansi Sawit di Papua Diperingatkan Berbahaya, Ambisi Energi Dinilai Ancam Ekologi

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua demi mengejar swasembada energi menuai sorotan tajam dari organisasi lingkungan. Di tengah ambisi kemandirian energi nasional, Papua dinilai telah berada di ambang batas daya dukung ekologis yang sangat rapuh.

Berdasarkan catatan Sawit Watch, hingga 2022 luas perkebunan kelapa sawit di Papua telah mencapai 290.659 hektare. Angka tersebut hampir menyentuh ambang batas ekologis yang diperkirakan sebesar 290.837 hektare. Dengan sisa ruang ekologis yang sangat tipis, Papua dinilai tak lagi memiliki toleransi untuk ekspansi sawit skala besar, mengingat wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia.

Aktivis lingkungan menilai pendekatan pembangunan berbasis perluasan sawit di Papua sudah tidak relevan dengan kondisi ekologi saat ini. Dorongan ekspansi dinilai berisiko mengubah agenda pembangunan menjadi praktik yang justru mempercepat kerusakan lingkungan secara sistematis.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa ambisi swasembada energi tidak harus bergantung pada sawit. Papua dinilai memiliki potensi energi terbarukan lain yang jauh lebih ramah lingkungan, seperti tenaga air, tenaga surya, dan biomassa berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

Pemaksaan sawit di Papua dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah terhadap pengendalian krisis iklim dan perlindungan hutan. Pilihan kebijakan energi yang tidak mempertimbangkan batas ekologis dikhawatirkan akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek.

Melampaui daya dukung lingkungan berisiko memicu kerusakan permanen. Dampak yang mengintai antara lain hilangnya tutupan hutan, degradasi tanah gambut, lonjakan emisi karbon, serta ancaman kepunahan spesies endemik Papua. Bagi kelompok lingkungan, sawit di Papua bukan lagi isu potensi pembangunan, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem.

Narasi Papua sebagai ruang kosong untuk proyek berskala besar juga dipandang menyesatkan. Wilayah yang kerap disebut tak berpenghuni tersebut sejatinya merupakan ruang hidup masyarakat adat yang menopang sistem pangan, budaya, dan identitas sosial mereka.

Ekspansi sawit di Papua kerap disorot karena berlangsung tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara layak kepada masyarakat adat. Sejumlah komunitas mengaku baru mengetahui wilayah ulayatnya masuk konsesi setelah aktivitas alat berat dimulai, sehingga memicu konflik lahan yang berulang di berbagai daerah.

Pengamat sosial menilai model pembangunan berbasis sawit mengabaikan realitas sosial Papua. Sistem pengelolaan hutan yang lestari dan telah dijalankan masyarakat adat selama ratusan tahun dinilai tergerus, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga tatanan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Papua. (*)