LKPJ Bupati Pesisir Barat Akhir Tahun 2023, Badan Anggaran DPRD Pesbar Sampaikan Beberapa Rekomendasi

DPRD Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi dan catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat gedung DPRD setempat, Jumat 26 April --

PESISIR TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi dan catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat gedung DPRD setempat, Jumat 26 April 2024.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pesbar, Agus Cik, didampingi Wakil Ketua I Ripzon Efendi, dan Wakil Ketua II Ali Yudiem. Hadir juga Wakil Bupati Pesbar, Ahmad Zulqoini Syarif, S.H., unsur Forkopimda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat, serta undangan terkait lainnya.

Anggota Badan Angaran DPRD Pesbar, Hendrik Gunawan, dalam laporannya menyampaikan, LKPJ Bupati Pesbar akhir tahun anggaran 2023 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten setempat yang menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain merekomendasikan kepada Pemkab untuk melakukan perencanaan pembangunan yang terukur dan merata di semua sektor.

“Kemudian, menyarankan kepada Pemkab untuk lebih optimal dalam meningkatkan PAD Daerah yang bersumber pada los/kios pasar, retribusi dan Perpajakan,” katanya.

Dikatakannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesbar merekomendasikan ke Pemkab Pesbar untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menghimbau dan mensosialisasikan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Nomor 1 Pasal 81, 82 dan 83 tahun 2022 yang dantaranya seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan berNopol Luar Kabupaten Pesisir Barat untuk segera dimutasikan atau dibalik nama sesuai dengan domisili Kabupaten Pesisir Barat.

“Selain itu, merekomendasikan kepada Pemkab Pesbar untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Laut yang dimiliki Kabupaten Pesbar, dan mengoptimalkan perencanaan dan teknis pengelolaan wisata Labuhan Jukung serta wisata lain-lain yang ada di Pesbar, begitu juga dengan beberapa rekomendasi lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Bupati Pesbar, A.Zulqoini Syarif, menyampaikan bahwa, berdasarkan catatan kami, beberapa rekomendasi dan isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kami, antara lain perencanaan pembangunan secara merata di semua sektor. Selain itu, menyarankan kepada OPD yang terkait untuk optimal dalam meningkatkan PAD daerah yang bersumber pada los/kios pasar, retribusi dan perpajakan.

“Kemudian, meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menghimbau seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bernopol luar Kabupaten Pesisir Barat untuk segera dibalik nama sesuai dengan domisili Kabupaten Pesisir Barat,” katanya.

Selain itu, rekomendasi lainnya yang akan menjadi catatan dan perhatian Pemkab Pesbar itu yakni mengoptimalkan perencanaan dan teknis pengelolaan wisata Labuhan Jukung serta wisata lain-lain yang ada di Kabupaten Pesbar, serta menyarankan pemerintah daerah untuk mengkaji ulang terkait pegawai tenaga kontrak daerah yang dinilai terlalu memberatkan keuangan daerah. Begitu juga dengan rekomendasi lainnya tetap akan menjadi perhatian Pemkab setempat.

“Untuk itu, kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah saya mengingatkan dan menekankan bahwa seluruh rekomendasi DPRD ini dapat menjadi bahan bagi Pemda untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik untuk tahun berjalan dan juga tahun mendatang,” pungkasnya.*

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan